arlina

Glossary

rose-bleeding-on-thebook

Halaman ini berisi definisi / pengertian dari kata-kata atau istilah asing yang dipergunakan dalam blog ini. Apabila Anda menemukan pengertian yang kurang tepat, mohon bantuannya untuk memberitahukan melalui email. Terima kasih.

B

Belligerent : para pihak yang bersengketa atau negara yang sedang terlibat dalam peperangan.

C

Chivalry : kesatriaan.

Civilian : penduduk sipil.

Civilian persons, civilian objects : orang-orang sipil, objek-objek sipil.

K

Kombatan (combatant) : adalah orang-orang yang berhak untuk ikut serta secara langsung di dalam pertempuran. Untuk mengetahui siapa saja yang dapat dianggap sebagai kombatan, dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1-3 Regulasi Den Haag 1907; Pasal 13 common articles Konvensi I dan II; Pasal 4A dan 4B Konvensi Jenewa III 1949; serta Pasal 43-44 Protokol Tambahan I 1977.

Non-kombatan (non-combatant) : secara yuridis artinya adalah anggota Angkatan Bersenjata dari suatu negara yang tidak ikut dalam medan pertempuran, sebagaimana telah dicantumkan dalam Pasal 3 Regulasi Den Haag 1907. Oleh karena itu, non-kombatan bukanlah lawan kata dari kombatan.

Klausula SiOmnes (SiOmnes Clause) : adalah klausula yang terdapat dalam konvensi-konvensi Den Haag 1899 dan 1907 yang menyatakan bahwa konvensi (Den Haag) akan berlaku jika dan hanya jika para pihak yang terlibat dalam pertikaian telah menjadi pihak pada konvensi yang bersangkutan. Apabila terdapat satu pihak yang belum menjadi pihak pada konvensi tersebut, maka konvensi tersebut tidak dapat diterapkan pada pertikaian itu. Antara lain lihat dalam Pasal 3 Hague Convention III 1907, Pasal 2 Hague Convention IV 1907.

General Participation Clause : adalah istilah lain dari Klausula SiOmnes.

H

Hors de combat :adalah kombatan yang tidak mampu (tidak berdaya) untuk melakukan serangan kepada pihak musuh, baik karena sakit, luka-luka atau memang telah menyerah. Hors de combat ini harus dilindungi dan dirawat (jika sakit atau terluka) dan minimal harus mendapatkan jaminan perlindungan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949, yakni perlindungan atas jiwa dan raga, tidak boleh disandera, harus diperlakukan dengan manusiawi, serta jaminan persamaan hak di muka hukum / peradilan yang jujur dan beradab.

Kadang-kadang dalam literatur istilah hors de combat ini juga disebut dengan istilah ‘out of combat’.

Hukum Den Haag (the Hague Laws) : adalah seperangat ketentuan yang mengatur mengenai alat dan cara berperang (means and methods of warfare) yang sebagian besar dihasilkan dari Konferensi Perdamaian I 1809 dan Konferensi Perdamaian II 1907, yang berupa Konvensi-konvensi Den Haag 1899 dan 1907 yang dihasilkan di kota Den Haag, Belanda.

Hukum Jenewa (the Geneva Laws) : adalah seperangkat ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan para korban perang (protection of war victims) yang sebagian besar terdapat dalam Konvensi-konvensi Jenewa 1949 serta Protokol-protokol Tambahannya tahun 1977.

I

Ius ad bellum (latin; justice to war) : yakni seperangkat ketentuan yang harus diterapkan sebelum peperangan dimulai untuk menentukan justifikasi atas dilakukannya kekerasan bersenjata atau apakah kekerasan bersenjata tersebut dapat dibenarkan atau tidak. Untuk mengetahui jsutifikasi suatu kekerasan bersenjata, dapat dilihat Bab VII Piagam PBB 1945.

Ius in bello : yakni seperangkat ketentuan yang berlaku ketika telah terjadi peperangan dan menentukan bagaimanakah alat dan cara berperang serta perlindungan para korban perang harus dilakukan. Untuk mengetahui ketentuan ini, dapat dilihat ketentuan-ketentuan pokok Hukum Humaniter yang terdapat dalam Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa.

O

Organize Resistance Movement [gerakan perlawanan (bersenjata) yang terorganisir] : adalah penduduk sipil suatu pihak dalam sengketa yang beroperasi di dalam atau di luar wilayah mereka, sekalipun wilayah itu diduduki, yang karena dapat mengorganisir diri mereka sendiri sehingga mempunyai pimpinan yang bertanggung jawab atas bawahannya; mempunyai tanda pengenal khusus yang tetap, yang dapat dikenal dari jauh serta dalam operasinya mereka membawa senjata secara terang-terangan serta tunduk pada hukum dan kebiasaan perang. Lihat pada Pasal 14 ayat(2) Konvensi Jenewa I dan II.

Contoh Organize Resistance Movement : contras, freedom fighters, fedayins, guerillas, insurgents, khmer rouge / liberation tiger, mau-mau, maquisard, mujahideen, motariks, muchachos, panjsheries, peshmergars, sandinistas.

Objek sipil : adalah semua objek yang bukan objek militer (Lihat Pasal 52 ayat1 Protokol Tambahan I 1977).

Objek militer : adalah objek yang karena sifatnya, lokasinya, tujuan atau penggunaannya dapat memberikan kontribusi pada operasi militer, dan apabila objek tersebut dihancurkan, dikuasai, atau dinetralisir baik sebagian atau seluruhnya, maka dapat diperkirakan akan memberikan keuntungan militer yang pasti/nyata. Lihat Pasal 52 ayat (2) Protokol Tambahan I 1977.

P

Prinsip pembedaan (distinction principle) : adalah prinsip pokok dalam Hukum Humaniter yang diterapkan ketika terjadi sengketa bersenjata di mana penduduk suatu negara harus dapat dibedakan antara golongan kombatan dan penduduk sipil; demikian pula sekaligus membedakan objek-objek sipil dan sasaran militer. Lihat Pasal 48 Protokol Tambahan I 1977.

L

Levee en masse : adalah penduduk di wilayah yang belum diduduki yang tatkala musuh datang mendekat, atas kemauan sendiri dan dengan serentak mengangkat senjata untuk melawan pasukan-pasukan yang menyerbu, tanpa mempunyai waktu untuk membentuk kesatuan-kesatuan bersenjata antara mereka yang teratur, asal saja mereka membawa senjata secara terang-terangan dan menghormati hukum dan kebiasaan perang. Lihat pada Pasal 2 Regulasi Den Haag 1907.

%d bloggers like this: