arlina

Penerapan Protokol Tambahan II 1977. Sulitkah?

In Additional Protocol I, Additional Protocols 1977, The Geneva Laws on February 16, 2009 at 7:32 am

Oleh : Arlina Permanasari

Membandingkan ketentuan Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 dan ketentuan pasal-pasal dalam Protokol Tambahan II, 1977 tentu saja tidak adil. Selintas, mungkin kita berfikir, tentu saja lebih mudah untuk menerapkan ketentuan Pasal 3 tersebut, daripada serangkaian ketentuan dalam Protokol II. Namun, dalam tulisan yang lalu telah dinyatakan bahwa negara-negara yang dilanda konflik internal umumnya tidak mau menerapkan Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 tersebut. Jika demikian, bagaimanakah prospek Protokol Tambahan II akan berlaku dalam suatu sengketa bersenjata non-internasional ?

Berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa, ketentuan dalam Protokol II telah memberikan suatu ‘rambu-rambu’ tentang pemberlakuan Protokol II, sebagaimana dicantumkan dalam pasal 1 ayat(1) Protokol II sebagai berikut :

This Protocol, which develops and supplements Article 3 common to the Geneva Conventions of 12 August 1949 without modifying its existing conditions of application, shall apply to all armed conflicts which are not covered by Article 1 of the Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I) and which take place in the territory of a High Contracting Party between its armed forces and dissident armed forces or other organized armed groups which, under responsible command, exercise such control over a part of its territory as to enable them to carry out sustained and concerted military operations and to implement this Protocol

  • Dinyatakan dalam ketentuan di atas bahwa pasal 1 diterapkan pada “all armed conflicts which are not covered by Article 1 (of Protocol I)”; dengan kata lain, pasal ini tidak diterapkan pada konflik bersenjata internasional, sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 1 Protokol I, termasuk konflik yang disebut perang pembebasan nasional (war of national liberation). Ini adalah ambang batas tertinggi yang dicantumkan dalam pasal 1 Protokol II ini.
  • Persyaratan selanjutnya terdapat dalam pasal ini; yaitu “Protokol ini harus berlaku pada konflik yang terjadi di dalam wilayah negara peserta, akan tetapi antara angkatan bersenjata negara tersebut dengan angkatan bersenjata yang membelot/memberontak atau dengan kelompok bersenjata lainnya“.
  • Juga disebutkan bahwa angkatan bersenjata pemberontak ini harus memiliki suatu komando yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya (“responsible command”). Keberadaan suatu komando yang bertanggung jawab menyiratkan adanya suatu tingkat pengorganisasian dari kelompok pemberontak /pembangkang bersenjata. Namun hal ini bukan selalu berarti bahwa dalam organisasi pemberontak tersebut teradapat suatu sistem hierarki organisasi militer yang serupa dengan angkatan bersenjata reguler. Ini berarti bahwa di satu pihak, organisasi tersebut mampu merencanakan dan melaksanakan operasi-operasi militer yang berlanjut dan bersama-sama; dan di pihak lain, memiliki suatu otoritas secara de facto.
  • Syarat lainnya, pemberontak harus dapat melaksanakan pengawasan atas sebagian wilayah (“exercise such control over part of its territory”). Kriteria ini, yaitu mampu melaksanakan pengawasan atas sebagian wilayah menyiratkan bahwa kelompok pemberontak bersenjata tersebut adalah kelompok yang terorganisir. Sedangkan pengertian ‘sebagian wilayah’ tidak ditentukan lebih lanjut dalam Protokol II. Dalam Konferensi Diplomatik, ada usulan untuk mengartikannya dengan ‘bagian wilayah yang sangat penting’ atau ‘bagian yang substansial dari suatu wilayah’; namun usulan ini tidak dapat diterima. Kata ‘such’ menyiratkan bahwa pengawasan yang dilakukan pihak pemberontak haruslah bersifat signifikan, sehingga memungkinkan pemberontak untuk melakukan operasi militer yang berlanjut dan bersama-sama, dan melaksanakan ketentuan Protokol seperti merawat mereka yang luka dan sakit, menahan para tawanan dan memperlakukan mereka sesuai dengan Pasal 4 Protokol (tentang jaminan-jaminan dasar) dan Pasal 5 Protokol (tentang orang-orang yang kemerdekaannya dibatasi).
  • Syarat di atas berkaitan erat dengan syarat lainnya, yaitu bahwa pihak pemberontak mampu melakukan operasi-operasi militer secara berkelanjutan dan bersama-sama (“as to enable them to carry out sustained and concerted military operations”). Kata ‘berlanjut’ (sustained) berarti bahwa operasi-operasi militer yang digelar harus tetap berlangsung secara kontinu. Penekanannya disini adalah kontinuitas (continuity) dan terus-menerus (persistence). Sedangkan, kata ‘bersama-sama’ (concerted) berarti menyetujui, merencanakan dan menyusun suatu persetujuan sesuai dengan rencana. Jadi ini adalah mengenai operasi militer yang direncanakan dan disusun oleh suatu kelompok pemberontak bersenjata. Kriteria tentang jangka waktu dan intensitas tidak termasuk dalam definisi ini, karena mengandung unsur subyektivitas. (Sebaliknya, syarat kontinuitas dan terus-menerus menyiratkan adanya obyektivitas).
  • Oleh karena itu, Protokol ini tidak berlaku untuk situasi-situasi di mana pihak lawan adalah merupakan suatu gerakan gerilya bawah tanah (“underground guerilla movement”), karena gerakan gerilya umumnya melaksanakan aksi-aksinya secara insidental, di sana-sini [tidak pada sebagian wilayah tertentu yang berada di bawah pengawasannya], dan melakukan taktik ‘serang dan sembunyi’ (“hit and run”).
  • Syarat selanjutnya adalah bahwa pihak pemberontak mampu untuk melaksanakan ketentuan Protokol (“to implement this Protocol”). Kriteria ini merupakan kriteria dasar yang membenarkan syarat-syarat telah ada, yakni : ada di bawah komando yang bertanggung jawab dan mengawasi sebagian wilayah, maka pihak pemberontak harus ada dalam posisi untuk menerapkan ketentuan Protokol. Walaupun hal ini terasa sulit dan merupakan keinginan dari Konferensi Diplomatik, perlu ditambahkan di sini bahwa karena pihak pemberontak umumnya memiliki infrastruktur yang terbatas, maka sudah barang tentu hal ini umumnya tidak dapat terpenuhi.

Oleh karena itulah maka syarat-syarat tersebut di atas terasa sangat ketat dan susah untuk diterapkan dalam konflik-konflik yang terjadi dewasa ini.

Di samping adanya persyaratan yang ketat seperti disebutkan di atas, maka terdapat pembatasan lainnya yang semakin memperketat penerapan Protokol II. Pembatasan ini tercermin dalam ayat(2) dari Pasal 1 Protokol II, yang berbunyi :

“This Protocol shall not apply to situations of internal disturbances and tensions, such as riots, isolated and sporadic acts of violence and other acts of a similar nature, as not being armed conflicts”

Dalam Protokol, tidak disebutkan apa yang dimaksud dengan istilah ‘kekerasan dan ketegangan-ketegangan dalam negeri’ (internal disturbances and tensions). Protokol hanya memberikan contoh dari ‘kekerasan dan ketegangan dalam negeri’ seperti : keributan-keributan (riots), tindakan-tindakan kejahatan yang terpencar dan sporadis (isolated and sporadic acts of violence) serta tindakan lainnya yang serupa (other acts of a similar nature).

Oleh karena tidak terdapat definisi dalam Protokol, maka beberapa ahli mengemukakan pendapat mereka mengenai hal tersebut :

1. Hans-Peter Gasser menyatakan bahwa :

“Internal disturbances and tensions are marked by a degree of violence, exceeding that found in ‘normal’ times. In general, the violence breaks out quite openly. The authorities resort to repressive action beyond the usual limits. Typical of such situations, then, are phenomena such as :
– mass arrests often followed by arbitrary detention;
– bad conditions of detention;
– disappearances, unacknowledged detention;
– ill-treatment, even torture;
– hostage taking;
– suspension of or failure to respect the most elementary legal guarantees.”

2. Marion Harroff-Tavel menyatakan bahwa :

“Internal disturbances are marked by serious disruption of domestic order resulting from acts of violence which do not, however, have the characteristics of an armed conflict. … For a situation to be qualified as one of internal disturbances, it is of no consequence whether State repression is involved or not, whether the disturbances are lasting, brief with durable effects, or intermittent, whether only a part or all of the national territory is affected or whether the disturbances are of religious, ethnic, political or any other origin”.

3. Sedangkan ICRC, dalam Konferensi Para Ahli Pemerintahan (Government Experts) pada tahun 1971, mendeskripsikan apa yang disebut dengan ‘internal disturbances’ sebagai berikut :

“This involves situations in which there is no non-international armed conflict as such, but there exists a confrontation within the country, which is characterized by a certain seriousness or duration and which involves acts of violence. These latter can assume various forms, all the way from the spontaneous generation of acts of revolt to the struggle between more or less organized group or the authorities of power. In this situations, which do not necessarily degenerate into open struggle, the authorities call upon extensive police forces, or even armed forces, to restore international order.
As regards internal tensions, these could be said to include in particular situations of serious tensions (political, religious, racial, social, economic, etc), but also the sequels of armed conflict or of internal disturbances. Such situations have one or more of the following characteristics, if not all at the same time :
– large scale arrests;
– a large number of political prisoners;
– the probable existence of ill-treatment or inhumane conditions of detention;
– the suspension of fundamental judicial guarantees, either as part of promulgation of a state of emergency or simply as a matter of fact;
– allegations of disappearances.”.

Jika melihat deskripsi ICRC ini maka singkatnya dikatakan bahwa : dapat terjadi suatu kekerasan-kekerasan dalam negeri walaupun hal itu tidak berubah menjadi suatu sengketa bersenjata, ketika Negara menggunakan kekuatan angkatan bersenjata untuk memulihkan ketertiban; dapat pula terjadi ketegangan-ketegangan dalam negeri yang tidak akan berubah menjadi suatu kekerasan dalam negeri, apabila Negara menggunakan kekuatan bersenjatanya untuk memulihkan ketertiban.

Jadi setelah mengetahui mengenai apa yang dimaksud dengan ‘kekerasan dan ketegangan dalam negeri’, maka harus dipahami bahwa semua tindakan ini tidak diatur dalam Protokol II. Hal ini merupakan ambang batas terendah dalam Protokol II.

[Oleh karena masalah yang berkenaan dengan ‘kekerasan dan ketegangan dalam negeri’ tidak (atau belum) di atur dalam Protokol II, maka mengingat kenyataan bahwa justru situasi-situasi seperti itulah yang sering terjadi dewasa ini, maka timbul pertanyaan : apakah korban-korban akibat situasi demikian tidak pula mendapatkan perlindungan hukum ? Hal inilah yang kiranya menjadi keprihatinan para ahli. Namun, beberapa pakar secara individual maupun kelompok, telah berhasil merumuskan suatu deklarasi yang disebut dengan ‘Minimum Humanitarian Standard’. ]

Dengan demikian, kita melihat bahwa untuk menerapkan Protokol II pada suatu sengketa bersenjata non-internasional, terdapat sedemikian banyak persyaratan yang harus terpenuhi sebagaimana dimuat dalam ayat(1) dan ayat(2) yang telah disebutkan di muka. Sengketa bersenjata tersebut harus “benar-benar terukur” sehingga ia tidak boleh ‘memasuki’ ambang batas terendah, sebagaimana definisi dalam Pasal 1 ayat(2) Protokol II, maupun ambang batas konflik yang tertinggi sebagaimana definisi Pasal 1 Protokol I.

Persyaratan tersebut tergolong berat, di bandingkan dengan ketentuan dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa. Karena ‘berat’nya, maka seorang ahli, Green, sampai perlu merasa khawatir bahwa ada kemungkinan Protokol II tidak dapat diterapkan dalam suatu perang saudara (civil war), kecuali sampai telah terbentuknya suatu kelompok pemberontak yang sedemikian terorganisir seperti yang pernah terjadi di Spanyol :

“The definition of a non-international armed conflict in Protocol II has a treshold that is so high in fact, that it would exclude most resolutions and rebellions, and would probably not operate in a civil war until the rebels were well established and had set up some form of de facto government, as had been the case with the nationalist revolution in Spain”.

Sedangkan Rosemary Abi-Saab menyatakan bahwa apabila kita membandingkan bagaimana perbedaan dari penerapan Pasal 3 Konvensi Jenewa dan Pasal 1 Protokol II, maka akan terlihat beberapa kesulitan dalam menerapkan ketentuan-ketentuan Protokol tersebut dalam praktek. Kesulitan pertama, adalah karena pada umumnya konflik yang terjadi akhir-akhir ini tidak berkaitan dengan kriteria dan syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam ke dua perjanjian tersebut, terutama adanya syarat pengawasan sebagian daerah yang efektif seperti yang tercantum dalam Protokol. Kesulitan ke dua, adalah bagaimana menentukan sifat dari peralatan militer yang dipergunakan, dan demikian juga bagaimana menentukan sifat dari taktik-taktik militer yang diterapkan, karena dalam prakteknya, semua itu seperti terlihat menyerupai suatu peperangan dalam pengertian yang klasik. Lagi pula, di berbagai belahan dunia saat ini, sering sekali terjadi kekacauan dan ketegangan-ketegangan dalam negeri (internal disturbances and tensions) yang tidak secara formal diatur dengan ketentuan-ketentuan hukum. Padahal harus diakui, bahwa situasi-situasi demikian juga telah mengakibatkan masalah-masalah kemanusiaan yang akan menjustifikasi adanya tindakan independen dari badan-badan kemanusiaan yang netral seperti ICRC, misalnya. Inilah masalah yang sampai sekarang belum terpecahkan.

Namun, terlepas dari adanya masalah yang belum terpecahkan seperti di atas, maka yang perlu digarisbawahi adalah adanya suatu perlindungan yang memadai terhadap manusia (human person). Perlindungan yang memadai ini, telah disepakati dengan diusulkannya suatu standar kemanusiaan yang paling tidak, harus diterapkan dalam situasi demikian (Minimum Humanitarian Standard).

Sumber : Arlina Permanasari et.all, Pengantar Hukum Humaniter, ICRC, Jakarta, 1999, hal. 148-156.

  1. bu, bukankah perlindungan hukumnya bs dimasukkan ke klasifikasi Crimes Against Humanity dalam hukum pidana internasional, jika sifat konfliknya vertikal? mohon petunjuk🙂

    Saya setuju dengan Eka, dalam hal bahwa jika terdapat suatu pelanggaran hukum dan kasusnya harus diajukan ke pengadilan, maka hakim tidak boleh menolak memutus perkara semata-mata dengan alasan tidak (belum) ada dasar hukumnya (non-liquet principle). Hal ini juga telah diakomodir dalam hukum humaniter dengan adanya Klausula Martens. Prinsip-prinsip hukum internasional yang bersifat umum, prinsip kemanusiaan, hukum pidana setempat, dan serangkaian ketentuan lainnya memang dapat dijadikan acuan.

    Akan tetapi di sisi lain, saya kira kita harus pula memahami bahwa proses beracara di pengadilan sangat menjunjung tinggi pembuktian unsur-unsur tindak pidana (elements of crimes) dalam suatu dakwaan. Orang yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan perang (war crimes), ya harus dituntut dengan pasal2 kejahatan perang, dan bukan dengan pasal2 crimes against humanity atau pasal2 lainnya (walaupun crimes against humanity dapat pula terjadi dalam waktu perang dan bentuk kejahatannya bisa sama-misalnya pembunuhan). Demikian pula sebaliknya. Hal ini disebabkan karena esensi tindak pidana kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dan yang lainnya, pada hakekatnya berbeda satu sama lain. Tidak atau kurang tepatnya suatu dakwaan, dapat saja menyebabkan kasus yang bersangkutan lepas dari jerat hukum.

    Kasus2 yang berkenaan dengan sengketa bersenjata non-internasional (perang pemberontakan), pada dasarnya memang masuk ke dalam rejim hukum nasional (yurisdiksi teritorial) suatu negara sebagaimana jaminan dalam Pasal 3 ayat2 dan Pasal 3 Protokol II. Ini artinya, negara yang bersangkutan lah yang paling berwenang mengadili dan mengatasinya, bukan pengadilan internasional seperti ICC yang hanya mengadili tindak pidana dalam cakupan yurisdiksi universal (terkecuali jika intensitas konfliknya sendiri telah beralih ke tingkat yang lebih tinggi /konflik internal yang diinternasionalkan dan setelah memenuhi syarat tertentu lainnya).

    Tapi pendapat di atas bisa saja keliru. Mungkin Eka atau pembaca lainnya punya pendapat berbeda? I love to hear it…

  2. Saya sepakat bahwa proses beracara di ICC berbeda antara dakwaan Crimes against humanity dan War crimes. Untuk kasus War Crimes, ICC sendiri menyatakan syaratnya jika melanggar ketentuan hukum humaniter (den haag dan jenewa)

    Saya kira jelas bu bahwa yuridiksi materi dr ICC terbatas hanya 4, dan war crimes salah satunya. Ibu menyatakan untuk sengketa bersenjata non-internasional itu masuk yurisdiksi nasional dan ini memang sejalan dgn ICC sebagai pelengkap dari pengadilan nasional apabila sudah tidak mampu dan tidak mau.

    Namun,dalam sengketa seperti itu sangat sulit untuk mengadakan pengadilan yg fair thdp penjahat perang dan jg belum tentu pemerintah yg berkuasa / pemberontak yg berkuasa mau atau mampu membuat pengadilan seperti itu.
    Nah,saya kira di sini tujuan ICC timbul, agar tidak ada lg impunitas trhdp plaku kejahatan

    mohon petunjuk🙂

    @Senandikahukum : Benar… esensi dari pengadilan2 semacam ini kan untuk menentang timbulnya impunitas. Masalah timbul karena si-pelaku biasanya orang yang penting banget -the no1 man-. Jika si-pelaku -katakanlah Presiden atau Kepala Negara, maka tentu saja akan sulit dibayangkan pengadilan yang fair yang bisa dilaksanakan oleh organ2 negaranya, walaupun dalam kasus demikian negara yang bersangkutan tetap memiliki yurisdiksi utk mengadilinya. Dalam hal ini biasanya negara menjadi bungkam seribu bahasa (baik karena tidak mampu ataupun tidak mau). Nah, kemudian ada ICC. Namun jangan dilupakan pula bahwa ada persyaratan2 tertentu utk dapat diadili di ICC.

    eh, tpi lain kali kita diskusi aja yah.. ini bukan petunjuk…😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: