arlina

Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 tentang Konflik Internal. Pasal yang “ajaib” !

In Geneva Conventions 1949 on February 5, 2009 at 8:11 am

Oleh : Arlina Permanasari

Dalam Konvensi Jenewa, sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional (konflik/sengketa bersenjata non-internasional atau konflik internal) diatur dalam Pasal 3 ketentuan-ketentuan yang bersamaan (common articles) dari Konvensi Jenewa 1949. Mengapa saya mengatakan Pasal 3 ini sebagai “pasal yang ajaib” ? Mari kita lihat dulu ketentuan Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 secara lengkap :

“Dalam hal pertikaian bersenjata yang tidak bersifat internasional yang berlangsung dalam wilayah salah satu Pihak Peserta Agung, tiap Pihak dalampertikaian itu akan diwajibkan untuk melaksanakan sekurang-kurangnya ketentuan-ketentuan berikut :

(1) Orang-orang yang tidak turut serta secara aktif dalam pertikaian itu, termasuk anggota-anggota angkatan perang yang telah meletakkan senjata-senjata mereka serta mereka yang tidak lagi turut serta (hors de combat) karena sakit, luka-luka, penahanan atau sebab lain apapun, dalam keadaan bagaimanapun harus diperlakukan dengan perikemanusiaan, tanpa perbedaan merugikan apapun juga yang didasarkan atas ras, warna kulit, agama atau kepercayaan, kelamin, keturunan atau kekayaan, atau setiap kriteria lain yang serupa itu.
Untuk maksud ini, maka tindakan-tindakan berikut dilarang dan tetap akan dilarang untuk dilakukan terhadap orang-orang tersebut di atas pada waktu dan di tempat-tempat apapun juga :

  • (a). tindakan kekerasan atas jiwa dan raga, terutama setiap macam pembunuhan, pengudungan, perlakuan kejam dan penganiayaan;
  • (b). penyanderaan;
  • (c). perkosaan atas kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat;
  • (d). menghukum dan menjalankan hukuman mati tanpa didahului keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang dibentuk secara teratur, yang memberikan semua jaminan peradilan yang diakui sebagai keharusan oleh bangsa-bangsa yang beradab.

(2). Yang luka dan sakit harus dikumpulkan dan dirawat.

Sebuah badan humaniter tidak berpihak, seperti Komite Internasional Palang Merah, dapat menawarkan jasa-jasanya kepada pihak-pihak dalam pertikaian.

Para pihak dalam pertikaian, selanjutnya harus berusaha untuk menjalankan dengan jalan persetujuan-persetujuan khusus, semua atau sebagian dari ketentuan lain dari Konvensi ini.

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan mempengaruhi kedudukan hukum pihak-pihak dalam pertikaian”.

Dengan melihat ketentuan Pasal 3 tersebut di atas, ada beberapa hal yang dapat kita ketahui :

  • Konvensi Jenewa menyatakan suatu konflik bersenjata non-internasional dengan perumusan kalimat masih kabur maknanya, yakni dengan frasa ” Dalam hal pertikaian bersenjata yang tidak bersifat internasional“.  Formulasi yang sangat kabur ini, tentu saja, menimbulkan tafsiran yang sangat luas, sehingga dapat menimbulkan berbagai pertanyaan seperti : bagaimana sifat permusuhan; haruskah permusuhan tersebut hanya terjadi antara angkatan bersenjata pemerintah dan angkatan bersenjata pemberontak saja, atau haruskah angkatan bersenjata pemberontak ini telah dapat mengawasi suatu wilayah tertentu ? Apakah sebenarnya pengertian ‘tidak bersifat internasional’ dalam praktek ? Bagaimana bila terjadi intervensi asing ? dan lain-lain. Dengan kata lain, Pasal 3 belum merumuskan suatu keadaan atau situasi obyektif, juga belum memberikan kriteria obyektif mengenai apa yang dimaksud dengan “pertikaian bersenjata yang tidak bersifat internasional“.  Hal ini merupakan kelemahan Pasal 3, namun sekaligus juga merupakan keuntungan karena Pasal 3 tidak menolak adanya penafsiran yang luas.
  • Ayat (1) Pasal 3 ini mencerminkan adanya perlindungan hukum yang begitu besar terhadap golongan yang disebut dengan “hors de combat”; juga mencerminkan bahwa setiap ketentuan Konvensi sekaligus mengakomodir asas-asas hukum humaniter, dalam hal ini asas kesatriaan dan asas kemanusiaan. Orang yang sudah tidak mampu lagi untuk melakukan serangan, menurut ayat ini, harus dilindungi hak-haknya serta diperlakukan secara manusiawi. Seorang kombatan yang turun di medan pertempuran memang dapat dibunuh, akan tetapi ketika ia menjadi “hors de combat”, maka ia mendapatkan perlindungan hukum; termasuk tidak boleh dibunuh atau dianiaya. Seorang prajurit sejati, pada hakekatnya adalah prajurit yang menjunjung tinggi prinsip kesatriaan; jika ia menemui musuh dalam keadaan siaga, bersenjata dan masih melakukan perlawanan, maka tentu saja ia harus  bertempur dan jika perlu membunuh prajurit musuh. Sebaliknya, jika musuh tersebut sudah tidak berdaya, maka jiwa ksatria melarangnya untuk menganiaya, membunuh atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi, karena memang pada hakekatnya musuh tersebut sudah benar-benar tidak mampu melakukan serangan lagi dan dapat ditaklukkan. Anggota militer mempunyai kehormatan militer dan sikap ksatria, sehingga sepatutnya tunduk pada aturan ini. Sebaliknya, perlakuan yang tidak manusiawi, penganiayaan atau pembunuhan tanpa melalui proses peradilan, hanya mencerminkan tindakan premanisme dari seseorang yang berjiwa kerdil dan primitif, dan sudah seharusnya hal ini tidak tercermin dalam tingkah laku para prajurit yang merupakan organ resmi negara . Jadi, peperangan memang terlihat kejam; namun jika diperhatikan, ada sisi-sisi kemanusiaan dalam setiap ketentuannya.
  • Jika kita lihat lagi mengenai hak-hak apa saja yang harus dijamin atas golongan orang-orang yang termasuk dalam “hors de combat ini”, maka ketentuan ayat (1) butir (a) hingga (d) mencerminkan hak-hak yang paling mendasar bagi setiap insan manusia, termasuk di medan perang. Ketentuan tersebut, nyaris serupa dengan hak-hak asasi manusia yang paling mendasar dan fundamental, yakni intisari HAM atau sering disebut dengan istilah “hak-hak yang tidak dapat diganggu-gugat” (non-derogable rights), yang harus dijamin dalam keadaan apapun juga, termasuk dalam keadaan perang.
  • Ayat (2) Pasal 3 ini sangat mencerminkan asas kemanusiaan, walaupun dalam keadaan yang genting (peperangan). Ketentuan untuk memperlakukan secara manusiawi terhadap “hors de combat” yang ada dalam ayat (1), perlu pula dilengkapi dengan ketentuan ayat(2) yang menyatakan bahwa mereka harus pula dirawat, jika perlu dengan bantuan organisasi-organisasi kemanusiaan lain yang tidak berpihak.
  • Demikian pula, jika sebagian orang berfikir “ah, kalau terjadi konflik internal maka yang berlaku hanya satu pasal saja; yakni Pasal3 Konvensi Jenewa”, maka sebenarnya tidak selalu demikian. Jika kita perhatikan ayat (2) ini, maka pelaksanaan sebagian maupun ketentuan lain dalam Konvensi, dapat dilakukan oleh para pihak dengan suatu persetujuan khusus. Jadi, harus dipahami bahwa walaupun hanya Pasal 3 saja dari Konvensi Jenewa yang berlaku dalam suatu konflik yang bersifat non-internasional, namun dengan persetujuan-persetujuan khusus antara para pihak, maka mereka dapat bersepakat untuk menerapkan bagian-bagian lainnya dari Konvensi Jenewa. Contoh aktual mengenai hal ini adalah dibentuknya suatu persetujuan khusus antara pihak-pihak yang bersengketa pada konflik di bekas Yugoslavia. Dalam perjanjian khusus tersebut disepakati bahwa para pihak menyetujui untuk memberlakukan Konvensi Jenewa ke-III tentang perlakuan terhadap tawanan perang, dalam konflik tersebut.
  • Sedangkan kalimat terakhir dari ayat (2), yang berbunyi “Pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan mempengaruhi kedudukan hukum pihak-pihak dalam pertikaian”, memberikan suatu jaminan kepada pemerintah yang sah, bahwa apabila mereka memberlakukan Pasal 3 ini terhadap pemberontak, maka hal tersebut tidak merubah status hukum pemberontak (insurgent) menjadi belligerent. Hal ini ditegaskan dalam kalimat yang terakhir, karena praktek negara menunjukkan bahwa pada umumnya pemerintah yang sah berusaha untuk mengingkari Pasal 3 Konvensi Jenewa karena menganggap bahwa pemberlakukan Pasal 3 akan mengubah status pemberontak menjadi belligerent, atau sebagai suatu subyek hukum internasional. Dengan ayat(2) alinea terakhir dalam Pasal ini, maka ketakutan tersebut tidak perlu terjadi. Hal ini merupakan perkembangan hukum yang sangat progresif, karena pemberontakan yang merupakan masalah dalam negeri suatu negara dan mewajibkan negara lain untuk tidak turut campur dalam masalah itu (prinsip non-intervensi), namun ternyata pengaturannya (walaupun secara umum) terdapat di dalam suatu perjanjian internasional, yakni dalam Konvensi Jenewa 1949.

Dengan melihat beberapa uraian tersebut di atas, maka saya mengatakan ketentuan Pasal 3 ini sebagai pasal yang ajaib. Pasal 3 ini mematahkan anggapan bahwa dalam setiap peperangan hanya kekejaman yang terjadi; pasal ini juga telah mencakup intisari hak-hak asasi manusia yang tidak dapat diganggu-gugat, sehingga merupakan respons positif hukum humaniter terhadap jaminan perlindungan hak asasi manusia pada waktu perang; pasal ini juga sangat mengutamakan aspek-aspek kemanusiaan dalam waktu perang; demikian pula, pasal ini juga bersifat ‘lentur’, karena memungkinkan pemberlakuan klausula lain dari Konvensi Jenewa dalam hal perlakuan terhadap tawanan perang dan juga dapat diterapkan pada setiap konflik internal tanpa persyaratan apapun; serta sekaligus menjamin bahwa suatu masalah dalam negeri seperti perang pemberontakan, pada hakekatnya bukanlah masalah yang memungkinkan negara lain untuk ikut campur tangan, karena masalah tersebut mutlak berada dalam wilayah kekuasaan Pemerintah yang sah.

  1. saya sepakat jika pasal 3 artikel bersama merupakan ketentuan yg ajaib. hukum internasional mengenal prinsip non-intervensi atas kedaulatan negara, namun artikel ini (menurut saya) ternyata berbenturan. mengapa mengenai konflik non-internasional harus diatur oleh ketentuan internasional (bukankah telah ada mekanisme hukum internal di setiap negara untuk mengatasi konflik, mis:hukum pidana).
    salam.
    eka

    ————————-

    Eka benar, memang telah ada ketentuan hukum nasional utk mengatasi konflik-konflik internal seperti perang pemberontakan ini. Indonesia di samping KUHP juga memiliki Undang-undang Nomor 23 Prp. Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, dan aturan perundang-undangan lainnya. Sejurus dengan itu, HI dan Hukum humaniter pun juga mengenal dan menerapkan prinsip non-intervensi tersebut (misalnya dalam Resolusi MU PBB No 2625/1970 dan dalam Pasal 3 Protokol II, 1977).

    Yang jadi masalah, ketika terjadi konflik seperti itu, maka pada umumnya ada keengganan dari negara / pihak yang berwenang utk menerapkan prinsip-prinsip dasar atau jaminan hukum yang fundamental dalam memperlakukan anggota gerakan pemberontakan, semata-mata karena tindakan mereka yang melakukan pengkhianatan serta perlawanan bersenjata terhadap negara induknya; padahal prinsip-prinsip fundamental tersebut telah diakui masyarakat internasional secara umum, bahkan kadang2 termasuk negara yang bersangkutan itu sendiri. Nah, Pasal 3 ini berfungsi untuk “mengingatkan dengan cara yang halus” agar suatu negara memberlakukan prinsip-prinsip dasar tersebut dalam konflik internal yang terjadi di dalam wilayah nasionalnya. Fungsinya hanya itu; tidak lebih.

    Adapun kekhawatiran bahwa dengan berlakunya Pasal 3 Konvensi Jenewa dalam masalah-masalah dalam negeri seperti perang pemberontakan, maka akan “merubah” konflik internal menjadi konflik internal yang diinternasionalkan; atau akan “menaikkan” derajat konflik maupun status insurgent menjadi belligerent, adalah merupakan alasan yang sama sekali tidak beralasan. Sebab, alinea terakhir dari Pasal 3 secara tegas dan eksplisit menyatakan bahwa status hukum para pihak (yakni insurgent dan negara yang berwenang) adalah tetap dan tidak akan berubah. Insurgent akan tetap berstatus sebagai insurgent dan oleh karena itu tunduk pada rejim hukum nasional; sementara negara yang sah tetap merupakan suatu obyek hukum internasional yang tunduk pada rejim hukum internasional.

    Oleh karena itu, jika tidak ada alinea terakhir tersebut, maka mustahil negara-negara perumus Konvensi Jenewa 1949 memasukkan Pasal 3 ini dalam Konvensi Jenewa 1949. Jangankan demikian, walaupun sudah jelas ada jaminan ini, namun ternyata masih ada juga negara-negara yang belum mau menerapkan prinsip-prinsip dasar tersebut dalam konflik-konflik internal yang terjadi di negara mereka…

  2. mbak terlalu berat materinya…gw gg ngerti…
    btw, salam kenyal ya…

    makasih komentarnya ya… saya coba deh untuk nulis yang kesannya ringan… salam kenal juga ya… maaf baru sempat dibalas sekarang…

  3. untuk membedakan sengketa bersenjata INTERNAL dalam pengertian yang sebenarnya, dengan tindakan-tindakan yang lainnya seperti para penjahat (banditry), atau pemberontakan yang tidak terorganisir dan tidak berlangsung lama (unorganized and shortlived insurrection)terdapat Syarat-syarat untuk adanya sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional adalah sebagai berikut:
    a. Bahwa pihak yang memberontak terhadap pemerintah de jure memiliki suatu kekuatan militer yang terorganisir, suatu pimpinan yang bertanggungjawab atas perbuatannya, yang bertindak atas suatu wilayah tertentu, dan mempunyai sarana untuk menghormati dan melaksanakan konvensi;
    b. bahwa pemerintah de jure telah mengakui pemberontak sebagai belligerent;
    c. bahwa pertikaian tersebut telah dimasukkan dalam agenda Dewan Keamanan sehingga dianggap sebagai suatu ancaman terhadap perdamaian internasional;
    d. bahwa penguasa sipil dari pemberontak menjalankan kekuasaan de facto atas suatu wilayah tertentu;
    e. bahwa kekuatan bersenjata bertindak di bawah pengawasan suatu penguasa sipil dan bersedia untuk menaati hukum perang.

    =>>>>

    buat mba arlina makasih tulisannya sangat membantu terselesaikannya sekripsi saya tentang hukum humaniter.

    kalo boleh tukeran link dong..hehehe…

    mukahukum.blogspot.com

    Senang bisa berbagi ilmu yang sedikit ini…🙂
    Tukeran link…? hayuuuuh…

  4. bagus..makasie tgskuw slesai jg

  5. hehe,, benar-benar ajaib berarti pasalnya,, bukan hanya sulap aja ya yang ajaib..

  6. saya susah mengerti antara yang dimaksud dalam pasal konvensi jenewa3 dan pasal 2 protokol tambahan 1977.dan apa kriteria dari organisasi pemberontak supaya bisa diterapkan prinsip hukum humaniter

  7. oh ya opm itu sudah masuk belum sih kriteria yang dimaksud dalam penerapan hukum humaniter?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: