arlina

Pengertian “Konflik bersenjata non-internasional” menurut Protokol Tambahan II, 1977

In Additional Protocol I on January 26, 2009 at 2:32 pm

Oleh : Arlina Permanasari

Konflik bersenjata non-internasional, konflik internal, atau perang pemberontakan,  selain diatur dalam Konvensi Jenewa 1949, diatur pula dalam perjanjian lainnya yaitu Protokol Tambahan II, 1977.

Hal ini dapat kita baca dalam ketentuan Pasal 1 Protokol II 1977 yang berbunyi sebagai berikut :

  • Pasal 1 ayat (1). “Protokol ini, yang mengatur dan melengkapi Pasal 3 Konvensi-konvensi Jenewa 1949 tanpa memodifikasi syarat-syarat penerapannya, harus diterapkan pada semua konflik bersenjata yang tidak diatur dalam Pasal 1 Protokol Tambahan I tahun 1977 dan pada semua konflik bersenjata yang terjadi di dalam wilayah suatu negara peserta Protokol, antara angkatan bersenjata negara tersebut dan pasukan pembelot atau kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir lainnya, yang memiliki pemimpin yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya, melaksanakan pengawasannya terhadap sebagian wilayah teritorial negara dan dapat melaksanakan operasi militer yang berlanjut dan serentak serta dapat melaksanakan Protokol ini”.
  • Pasal 1 ayat (2). “Protokol ini tidak berlaku untuk situasi-situasi kekerasan dan ketegangan dalam negeri, seperti huru-hara, tindak kekerasan yang bersifat terisolir dan sporadis, serta tindak kekerasan serupa lainnya, yang bukan merupakan konflik bersenjata”.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai maksudnya, maka hal tersebut perlu dilihat pada Komentar Protokol, yaitu hasil persidangan yang diadakan pada waktu Konferensi Diplomatik menjelang pembentukan Protokol ini.

Dalam Komentar Pasal 1 Protokol II terdapat penjelasan sebagai berikut :

“Karena Protokol tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan ‘non-international armed conflict’ dan mengingat bahwa konflik-konflik seperti ini sangat beraneka ragam jenisnya yang berkembang sejak tahun 1949, maka telah diusahakan untuk merumuskan ciri-ciri khusus dari konflik tersebut.

Mengingat bahwa sengketa bersenjata non-internasional melibatkan beberapa pihak, yakni pemerintah yang sah dan pemberontak, maka sengketa bersenjata non-internasional dapat terlihat sebagai suatu situasi di mana terjadi permusuhan antara angkatan bersenjata pemerintah yang sah dengan kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir (organized armed groups) di dalam wilayah suatu negara.

Namun, di samping itu, sengketa bersenjata non-internasional mungkin pula terjadi pada situasi-situasi di mana faksi-faksi bersenjata (armed factions) saling bermusuhan satu sama lain tanpa intervensi dari angkatan bersenjata pemerintah yang sah.

Selanjutnya, di dalam Komentar tersebut dapat kita ketahui, ternyata terdapat dua macam usulan untuk merumuskan apa pengertian konflik bersenjata non-internasional. Usulan-usulan tersebut adalah sebagai berikut :

  • Pertama, membentuk suatu prosedur untuk menentukan secara obyektif apakah telah terjadi suatu konflik bersenjata non-internasional;
  • Ke dua, mengklarifikasi konsep tentang konflik bersenjata non-internasional, misalnya menentukan sejumlah elemen material yang konkrit, sehingga bila unsur-unsur ini terpenuhi maka pemerintah yang bersangkutan tidak lagi mengingkari bahwa suatu konflik bersenjata non-internasional telah terjadi.

Menurut Komentar Protokol, tentu saja alternatif pertama, yaitu untuk membentuk suatu prosedur obyektif dalam hal menentukan apakah telah terjadi konflik bersenjata non-internasional, adalah selalu lebih sulit.

Oleh karena itu alternatif kedua yang lebih dipilih oleh para peserta Konferensi Diplomatik, yaitu untuk menentukan suatu formulasi definisi. Ini mengingat bahwa Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 seringkali diingkari dan tidak diakui karena tidak adanya suatu definisi tentang konflik bersenjata non-internasional.

Banyak usulan yang diajukan sehubungan dengan alternatif kedua, di mana akhirnya terdapat tiga perhatian yang harus dibahas oleh peserta Konferensi; yaitu :

  • menentukan ambang batas tertinggi dan terendah dari konflik bersenjata non-internasional;
  • menentukan unsur-unsur konflik bersenjata non-internasional;
  • menjamin bahwa penerapan pasal 3 tetap berlaku.

Apa yang dimaksud dengan hal tersebut ? Ikuti penjelasan Komentar Protokol berikut ini :

  • Ambang batas tertinggi dan terendah konflik bersenjata non-internasional

Ambang batas tertinggi ditentukan sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949. Usulan ini kemudian dilengkapi dengan mengacu pula kepada Pasal 1 Protokol I, 1977.

Hal ini kiranya telah jelas, karena ke dua ketentuan tersebut mengatur mengenai konflik bersenjata internasional. Jadi, suatu konflik internal, intensitas konflik dan unsur-unsur lainnya, harus berada di bawah intensitas konflik bersenjata internasional.

Ambang batas terendah adalah situasi-situasi sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (2) dari Protokol II, yaitu situasi-situasi kekerasan dan ketegangan dalam negeri, seperti huru-hara, tindak kekerasan yang bersifat terisolir dan sporadis, serta tindak kekerasan serupa lainnya.

  • Menentukan unsur-unsur  konflik bersenjata non-internasional

Pada awalnya, ICRC mengajukan suatu definisi yang luas mengenai kriteria substansi yang dimaksud dengan konflik bersenjata non-internasional ; yaitu adanya suatu konfrontasi antara angkatan bersenjata atau kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir yang dipimpin oleh komandan yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya, yang mana kelompok tersebut harus memiliki dengan derajat minimum sebagai suatu organisasi.

Namun usulan ini sulit diterima secara konsensus. Oleh karena itu terdapat sejumlah usulan-usulan lain, dan akhirnya ada tiga kriteria yang dapat diterima oleh para pihak yang berunding untuk menentukan unsur-unsur adanya suatu gerakan pemberontakan, yaitu :

  1. Adanya komando yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya;
  2. Kelompok bersenjata yang terorganisir tersebut dapat melakukan pengawasan terhadap sebagian wilayah naisonal sehingga memungkinkan mereka melakukan operasi militer secara berlanjut dan serentak;
  3. Kelompok bersenjata tersebut mampu untuk melaksanakan Protokol.

Adanya persyaratan tersebut membatasi berlakunya Protokol terhadap suatu konflik non-internasional pada suatu intensitas tertentu. Ini berarti tidak semua kasus konflik bersenjata non-internasional diatur oleh Protokol II. Protokol II ini hanya mengatur konflik bersenjata non-internasional dengan persyaratan tersebut di atas; dan tidak termasuk konflik bersenjata non-internasional seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949. Dengan perkataan lain, syarat yang diminta menurut Protokol II adalah lebih tinggi; tidak seperti Pasal 3 Konvensi Jenewa yang bersifat umum.

Dengan demikian pada hakekatnya pada setiap konflik bersenjata non-internasional, maka Pasal 3 Konvensi Jenewa dapat diberlakukan; akan tetapi untuk memberlakukan Protokol II diperlukan sejumlah persyaratan pada kelompok-kelompok perlawanan bersenjata sebagaimana dijelaskan di atas. Atau kemungkinan lain, Protokol II tersebut telah diratifikasi oleh negara yang bersangkutan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: