arlina

Rapor Merah dan Daftar Hitam Dosa-dosa Israel… (2)

In Additional Protocol I, Geneva Conventions 1949 on January 6, 2009 at 12:18 pm

Oleh : Arlina Permanasari

Instrumen-instrumen hukum apa saja yang telah dilanggar oleh Israel ?

Melanjutkan postingan sebelumnya, maka berikut ini disampaikan ketentuan-ketentuan hukum yang telah dilanggar oleh Israel berdasarkan Israel Law Resource Center. Pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah pelanggaran terhadap :

I. Terhadap pemilikan tanah secara paksa (illegal acquisition of land by force), Israel telah melanggar ketentuan :

A. Prinsip-prinsip hukum pokok :

  1. Pemilikan wilayah yang dilakukan dengan kekerasan bersenjata / militer adalah ilegal;
  2. Pendudukan militer (baik yang sah maupun yang tidak sah) tidak boleh mengakibatkan beralihnya kedaulatan wilayah yang diduduki kepada Penguasa Pendudukan.

B. Hukum Internasional pada umumnya :

  1. Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB;
  2. Prinsip I Resolusi Majelis Umum PBB No. 2625 tahun 1970;
  3. Pasal 43 dan 55 Regulasi Den Haag, 1907;
  4. Pasal 47 dan 54 Konvensi Jenewa ke-IV, 1949.

II. Terhadap larangan atas hak warga Palestina untuk kembali ke rumah mereka setelah perang usai (right to return to home), Israel telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan :

A. Prinsip-prinsip hukum pokok :

  • Para pihak pendudukan militer, disyaratkan harus membolehkan penduduk sipil untuk kembali ke rumah mereka masing-masing, apapun alasan kepulangan mereka itu.

B. Hukum Internasional pada umumnya :

  1. Pasal 45, 46, dan 49 Konvensi Jenewa ke-IV, 1949;
  2. Pasal 85 ayat (4d) Protokol Tambahan I tahun 1977.

C. Reaksi masyarakat internasional yang berupa :

  1. Pasal 11 Resolusi Majelis Umum PBB No. 194 (III) tahun 1948;
  2. Pasal 1 Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 237 tahun 1967.

D. Dokumen lainnya, yakni Undang-undang nasional Israel :

  1. Absentee’s Property Law (1950);
  2. Prevention of Infiltration Law (1954).

III. Terhadap pemindahan penduduk secara ilegal (illegal population transfer), Israel telah melakukan pelanggaran terhadap  ketentuan :

A. Prinsip-prinsip hukum pokok :

  • Adalah merupakan tindakan yang ilegal bagi penguasa pendudukan untuk memindahkan penduduk dari negaranya dalam jumlah yang signifikan ke dalam wilayah yang diduduki.

B. Hukum Internasional pada umumnya :

  1. Pasal 49 ayat (6) Konvensi Jenewa ke-IV, 1949;
  2. Pasal 85 ayat (4a) Protokol Tambahan I, 1977.

C. Reaksi masyarakat internasiona yang berupa :

  1. Resolusi-resolusi PBB;
  2. Advisory Opinion dari ICJ mengenai pemukiman ilegal warga Israel di tanah Palestina yang bertentangan dengan hukum internasional.

IV. Terhadap penghancuran rumah ibadah dan turut campur pada mandat menteri agama dari wilayah yang diduduki, Israel telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan :

A. Prinsip-prinsip hukum pokok :

  • Tentara dan penguasa pendudukan diharuskan untuk menghormati rumah-rumah ibadah, sekolah dan gedung-gedung kesenian/kebudayaan dan harus membiarkan menteri agama untuk bertugas dan memberikan ceramah keagamaan kepada penduduk sipil, para tawanan perang, dan sebagainya.

B. Hukum Internasional pada umumnya :

  1. Pasal 18, 55 dan 56 Regulasi Den Haag, 1907;
  2. Pasal 30, 38, 58, 76, 78, 86, 93 dan 142 Konvensi Jenewa IV, 1949;
  3. Pasal 85 ayat (4d) Protokol Tambahan I, 1977

C. Reaksi masyarakat internasional yang berupa Resolusi Dewan Keamanan PBB No :

  1. Resolusi No. 46, 17 April 1948
  2. Resolusi No. 271, 15 September 1969
  3. Resolusi No. 452, 20 Juli 1979
  4. Resolusi No. 459, 19 Desember 1979
  5. Resolusi No. 672, 12 Oktober 1990
  6. Resolusi No. 1073, 28 September 1996
  7. Resolusi No. 1322, 17 Oktober 2000.

V. Terhadap pelaksanaan hukuman kolektif (illegal practice of collective punishment), Israel telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan :

A. Prinsip-prinsip hukum pokok :

  • Tidak seorangpun yang dapat dihukum karena suatu kesalahan yang tidak dia perbuat. Oleh karena itu hukuman kolektif adalah ilegal.

B. Hukum Internasional pada umumnya :

  1. Pasal 33 Konvensi Jenewa IV, 1949;
  2. Pasal 75 ayat (2d) Protokol Tambahan I, 1977.

VI. Terhadap praktek rasisme (practice of racism), Isrel telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan :

A. Prinsip-prinsip hukum pokok :

  • Ajaran dan praktek rasisme dikutuk oleh masyarakat internasional, termasuk penerapan hukumnya sebagai suatu sistem hukum mengenai diskriminasi yang disebut dengan “apartheid”.

B. Hukum Internasional pada umumnya :

  1. Pasal 1 ayat (1) Kovensi Internasional tentang Penghapusan semua Bentuk Diskriminasi Rasial, 21 Desember 1965;
  2. Pasal 1 dan 2 Kovenan Internasional tentang penindasan dan penghukuman tindak pidana Apartheid, 18 Juli 1976;
  3. Pasal 2 Deklarasi tentang Konferensi Dunia mengenai Rasisme, Diskriminasi Rasial, Xenophobia dan ketidaktoleranan yang berkaitan, 8 September 2001.

VII. Praktek Apartheid (practice of apartheid), Israel telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan :

A. Prinsip-prinsip hukum pokok :

  • Apartheid meliputi pelanggaran HAM secara masif yang melanggar hukum internasional. Karena merupakan pelanggaran secara besar-besaran, apartheid dikategorikan sebagai “kejahatan terhadap kemanusiaan”.

B. Hukum Internasional pada umumnya :

  • Kovenan Internasional tentang penindasan dan penghukuman tindak pidana Apartheid, 18 Juli 1976.

VIII. Terhadap tindakan mencerai-beraikan kesatuan keluarga-keluarga orang Arab (violation of Arab familiy unity), Israel telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan :

A. Prinsip-prinsip hukum pokok :

  • Prinsip penghormatan terhadap keluarga

B. Hukum Internasional pada umumnya :

  1. Pasal 26 Konvensi Jenewa ke-IV, 1949;
  2. Pasal 74 Protokol Tambahan I, 1977
  3. Pasal 4 ayat (3b) Protokol Tambahan II, 1977.

IX. Terhadap perubahan ilegal hukum setempat / hukum lokal (illegal modification of local law), Israel telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan :

A. Prinsip-prinsip hukum pokok :

  • Penguasa pendudukan diharuskan untuk tidak merubah hukum setempat secara signifikan kecuali untuk keamanannya sendiri atau dalam rangka memberikan keuntungan kepada penduduk di wilayah yang diduduki.

B. Hukum Internasional pada umumnya :

  • Pasal 43 Regulasi Den Haag, 1907.

X. Terhadap aneksasi de fakto wilayah Palestina secara ilegal (illegal de facto annexation), Israel telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan :

A. Prinsip-prinsip hukum pokok :

  • Pendudukan militer tidak boleh mengakibatkan didirikannya kedaulatan dari Penguasa Pendudukan di wilayah yang diduduki serta terhadap penduduk di wilayah yang diduduki tersebut;
  • Pengambilalihan wilayah yang diduduki adalah merupakan pelanggaran terhadap hak untuk menentukan nasib sendiri dari penduduk asli di wilayah tersebut.

B. Hukum Internasional pada umumnya :

  1. Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB, 1945;
  2. Pasal 1 Resolusi Majelis Umum PBB No. 2625 tahun 1970 mengenai hubungan bersahabat dan kerjasama antar negara sesuai dengan Piagam PBB;
  3. Pasal 43 dan 45 Regulasi Den Haag, 1907;
  4. Pasal 54 Konvensi Jenewa ke-IV, 1949;
  5. Pasal 4 Protokol Tambahan I, 1977.

C. Reaksi masyarakat internasional yang berupa:

  • Advisory opinion dari ICJ mengenai status hukum dinding pemisah Israel yang dibangun di wilayah Palestina, 2004; terutama alinea 121, 134 dan 137.

XI. Terhadap pelanggaran atas hak untuk menentukan nasib sendiri (self-determination), Israel telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan :

A. Prinsip-prinsip hukum pokok :

  • Penguasa pendudukan harus menghormati kebutuhan rakyat setempat untuk menentukan nasib mereka sendiri kecuali hal tersebut secara signifikan dapat menggerogoti keselamatan penguasa pendudukan.

B. Hukum Internasional pada umumnya :

  1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (4), Pasal 55 dan 56 Piagam PBB, 1945.
  2. Prinsip 1 dan 5 Resolusi Majelis Umum PBB No. 2625 tahun 1970;
  3. Pasal 1 ayat (1) Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik, 16 Desember 1966;
  4. Pasal 1 Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, 16 Desember 1966;
  5. Pasal 1 ayat (4) Protokol Tambahan I, 8 Juni 1977.

C. Reaksi masyarakat internasional yang berupa:

  • Ayat ke 88 Advisory opinion dari ICJ mengenai konsekuensi hukum dari pebangunan dinding pemisah di wilayah pendudukan Palestina, 9 Juli 2004.

XII. Terhadap tindak pidana genosida (genocide), Israel telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan :

A. Prinsip-prinsip hukum pokok :

  • Setelah Perang Dunia II, masyarakat internasional menyetujui bahwa genosida adalah suatu kejahatan yang merupakan pelanggaran terhadap semangat Piagam PBB dan pelanggaran terhadap pembangunan masyarakat yang beradab. Genosida merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan merupakan pelanggaran berat HAM. Oleh karena itu, pada tahun 1948 dibentuk Konvensi Internasional untuk Pencegahan dan Penghukuman kejahatan Genosida.

B. Hukum Internasional pada umumnya :

  1. Pasal 2 dan 3 Kovenan Internasional tentang Pencegahan dan Penghukuman kejahatan Genosida, 9 Desember 1948;
  2. Pasal 147 Konvensi Jenewa ke-IV, 1949;
  3. Pasal 85 Protokol Tambahan I, 1977.

XIII. Terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM (human rights violations), Isrel telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan :

A. Prinsip-prinsip hukum pokok :

  • Penguasa pendudukan harus menghormati HAM dari penduduk setempat kecuali hal tersebut secara signifikan dapat mempengaruhi keselamatannya.

B. Hukum Internasional pada umumnya :

  • Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 55 Piagam PBB, 10 Desember 1945;
  • Pasal 1 dan 2 Deklarasi Universal HAM;
  • Pasal 1 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, 16 Desember 1966;
  • Pasal 1 Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, 16 Desember 1966;
  • Pasal I dan II Kovenan Internasional tentang Penindasan dan Penghukuman tindak pidana Apartheid, 18 Juli 1976;
  • Prinsip 5 Resolusi Majelis Umum PBB No. 2625 tahun 1970;
  • Pasal 72 – 79 Protokol Tambahan I, 1977.

C. Reaksi masyarakat internasional yang berupa:

  • Resousi PBB serta Advisory opinion ICJ mengenai dinding pemisah yang menegaskan bahwa hukum HAM internasional berlaku pada saat perang dan berlaku pula pada kasus pendudukan Israel atas wilayah-wilayah Palestina (ayat 105, 106, 110, 112 dan 113).

XIV. Terhadap pelanggaran-pelanggaran resolusi-resolusi PBB, Israel melanggar ketentuan :

A. Prinsip-prinsip hukum pokok :

  • Anggota PBB telah menandatangani kontrak dengan PBB bahwa mereka akan mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB (lihat Pasal 25 Piagam PBB). Israel telah melanggar sejumlah resolusi Dewan Keamanan PBB dan telah mengabaikan banyak resolusi dari Majelis Umum PBB, serta advisory opinion ICJ tahun 2004 yang menyatakan bahwa pendirian dinding pemisah Israel bertentangan dengan hukum internasional, dan oleh karena itu harus segera dibongkar, serta memerintahkan agar penduduk Palestina yang menderita akibat pembangunan dinding tersebut harus diberikan ganti rugi.

B. Hukum Internasional pada umumnya :

  • Pasal 25 Piagam PBB, 26 Juni 1945

C. Reaksi masyarakat internasional yang berupa:

  • Serangkaian resolusi-resolusi PBB;
  • Ayat 137, 149-159 dari advisory opinion ICJ tahun 2004 yang menyatakan bahwa pembangunan dinding pemisah adalah ilegal dan harus segera dihentikan dengan segera, dan semua orang yang menderita kerugian akibat pendirian dinding pemisah terebut harus diberikan ganti rugi.

XV. Terhadap tindak pidana pembersihan etnis (practice of ethinic cleansing), Israel telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan :

  1. Pasal 49 Konvensi Jenewa ke-IV, 1949;
  2. Pasal 85 ayat (4a) Protokol Tambahan I, 1977.
  1. Ibu Arlina, terimakasih banyak atas sharingnya yang sangat bermanfaat ini. Sangat berguna dalam menambah pengetahuan saya yang memang sedang mendalami ihl dan humanitarian action. Tampaknya saya akan jadi salah seorang pengunjung rutin di blog ibu ini. Salam.
    Terima kasih, Bu Rina. Saya tunggu kritik dan saran-sarannya supaya kita bersama-sama dapat berperan serta dalam membangun masyarakat madani yang melek hukum, sekecil apapun peran itu. Salam kenal juga ya Bu…

  2. dari pasal 1 sampai pasal terakhir konvensi geneva, israel telah melanggarnya. apa lagi alasan PBB kini? pembantaian sednag berlangsung.

    maka benar apa yg dikatakan SBY. kini mencari pengaruh terhadp liga bangsa itu tidak begitu berguna. langkah paling tepat adalah mempersatukan semua negara yg tergabung dalam negara nonblok dalam 1 pendapat

  3. Saya benar2 baru kali ini baca yang seperti ini.
    Ini rumit, coba saya baca sekali lagi
    ……………………………………

    Sebenarnya apa gunanya PBB? Israel sudah keterlaluan, tapi kita yang diam saja melihat Saudara ditindas juga keterlaluan.
    Benarkah kita (Indonesia) tidak bisa melakukan apa2.. Benarkah liga arab tidak bisa berbuat lebih banyak?

  4. Kalau ada undangan ke Indonesia untuk meminta bantuan hukum dalam menuntut kejahatan perang di De Hague, kayaknya ibu Arlina ini pantas ditunjuk untuk mewakili Indonesia. Mantap..mantap

    Keren… kalau Anda perhatikan betul2 postingan saya, saya tidak beda dengan blogger lainnya… berita2 tersebut saya kutip dari beberapa sumber. Mungkin bedanya, saya selalu memberikan atribusi kepada siapa saja yang patut mendapatkannya…

  5. Yth. Ibu Arlina.. saya Arien…mahasihwa HI Unpad, skrg saya sedang menyusun skripsi mengenai pelanggaran hukum humaniter israel di palestina (2008-2009)… inti dari skripsi saya ada di blog ibu ini… ini sangat membantu.. berhubung itu, bila ibu berkenan bolehkah saya mewawancara ibu sebagai narasumber untuk skripsi saya? mungkin saya boleh minta alamat email ibu,,, terima kasih ibu… salam…

  6. Yth Arien, maaf saya baru balas sekarang. Arien dapat hubungi saya di arlinapermanasari@yahoo.com

  7. Bu saya punya pertanyaan seputar kasus Mavi Marmara, sudah saya kirim ke email ibu, mohon bantuannya ya bu?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: