arlina

Penjajahan (Kolonialisme) : Konflik Bersenjata Internasional yang sudah dihapuskan dari muka bumi…

In Additional Protocol I on January 3, 2009 at 12:41 pm

Oleh : Arlina Permanasari

Dalam postingan sebelumnya, telah dikemukakan adanya bentuk-bentuk konflik bersenjata internasional baru yang timbul di masa Perang Dunia I dan berlanjut selama Perang Dunia II. Salah satunya dikenal dengan sebutan “colonial domination” atau dominasi kolonial; dominasi penjajahan.

  • Apa maksud “colonial domination” ?

Istilah “dominasi kolonial” menggambarkan adanya perjuangan suatu bangsa untuk memerdekakan dirinya sendiri dan untuk itu mereka harus berjuang mengangkat senjata melawan dominasi penjajahan dari bangsa lainnya.

Kiranya tidak diperlukan penjelasan panjang lebar lagi mengenai apa yang dimaksudkan dengan “penjajahan”. Cukuplah kita mengingat sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia sendiri, di mana bangsa Indonesia telah dijajah oleh Belanda selama lebih dari 350 tahun (!!!); dan juga pernah mencicipi pendudukan dari “Saudara Tua”, Jepang.

Pada waktu itu, bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai ragam suku, kebudayaan dan agama, namun memiliki kemauan politik dan tekad sebagai suatu ‘bangsa Indonesia’, berusaha mati-matian melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Inilah hakekat dari dominasi kolonial. Ada suatu bangsa (dari negara lain, dalam hal ini Belanda) yang menjajah bangsa lain yang belum merdeka (bangsa Indonesia). Bangsa Indonesia saat itu berjuang melawan Belanda, dalam rangka menentukan nasib sendiri yakni untuk merdeka, berdaulat dan sederajat dengan negara-negara lainnya.

  • Titik awal : Perjanjian Westphalia, 1648

Ungkapan kolonialisme membawa kita kembali ke alam lalu hingga bertemu dengan suatu instrumen hukum yang sangat populer yang disebut dengan “Perjanjian Perdamaian Westphalia“. Perjanjian Westphalia terkenal sebagai perjanjian yang mengakhiri “Perang Tiga Puluh Tahun” antara suku-suku bangsa di Eropa. Sebelumnya, banyak sekali terjadi peperangan seperti Perancis vs Spanyol, Perancis vs Belanda, Swiss vs Jerman, Spanyol vs Belanda, dan sebagainya. Dengan adanya Perjanjian Westphalia yang disepakati tahun 1648, menurut Hikmahanto Juwana, setidaknya ada empat hal yang dihasilkan dari perjanjian ini, yaitu :

  1. Meneguhkan perubahan dalam peta bumi politik;
  2. Mengakhiri upaya untuk menegakkan imperium Romawi (Holy Roman Empire);
  3. Sekularisasi antara Negara dengan Gereja;
  4. Kemerdekaan Nederland, Swiss dan Negara-negara kecil di Jerman diakui.

Dalam situsnya, Jeremi Asjena mengatakan bahwa meskipun demikian apa yang disebut dengan negara-bangsa (nation-states) baru muncul di akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Negara bangsa adalah suatu konsep yang menunjukkan adanya negara-negara yang lahir karena semangat nasionalisme untuk meraih kemerdekaan hakiki sebagai suatu negara. Semangat ini timbul pertama kali di Eropa dalam bentuk “nasionalisme romantik”, seiring dengan timbulnya Revolusi Perancis serta penaklukan daerah-daerah selama era Napoleon Bonaparte.

Selanjutnya dikatakan oleh Asjena bahwa gerakan nasionalisame pada waktu itu bersifat separatis, karena kesadaran nasionalisme mendorong gerakan untuk melepaskan diri dari kekaisaran atau kerajaan tertentu. Misalnya, setelah jatuhnya Napoleon, Konggres Wina (1814-1815) memutuskan bahwa Belgia yang sebelumnya dikuasai Perancis menjadi milik Belanda dan baru lima belas tahun kemudian menjadi negara yang merdeka; atau Revolusi Yunani (1821-1829) yang berusaha melepaskan Yunani dari kekuasaan Kekaisaran Ottoman Turki.  Sementara itu, di belahan Eropa lainnya, nasionalisme muncul sebagai kesadaran untuk menyatukan kembali daerah yang terpecah-pecah. Italia misalnya, di bawah pimpinan Giuseppe Mazzini, Camillo Cavour dan Giuseppe Garibaldi, mempersatukan dan membentuk Italia menjadi sebuah negara kebangsaan pada tahun 1848. Di Jerman sendiri, kelompok negara-negara kecil akhirnya membentuk suatu negara kesatuan Jerman yang disebut Prusia (1871) dibawah pimpinan Otto von Bismarck. Demikian pula dengan negara-negara kecil lainnya di bawah kekuasaan kekaisaran Austria membentuk negara bangsa sejak awal abad 19; dan Revolusi di Rusia tahun 1917 telah melahirkan bangsa-bangsa Rusia. Semangat nasionalisme telah menyebar ke seluruh dunia dan mendorong negara-negara Asia-Afrika untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Hal itu terjadi setelah Perang Dunia I dan selama Perang Dunia II. Hanya dalam waktu dua puluh lima tahun pasca Perang Dunia II, lahirlah sekitar 66 negara-bangsa baru, dan Indonesia termasuk salah satu diantaranya.

  • Komite 24 : Special Committe on Decolonization

Penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan. Apapun alasannya. Untuk itulah dibentuk suatu Komite Khusus di PBB yang mandat utamanya adalah untuk menghapuskan kolonialisme di muka buni ini, dan itulah tugas Komite 24.

daerah koloni)

Peta dunia thn 1945 (warna merah : daerah koloni)

Menurut PBB, pada waktu organisasi tersebut dibentuk tahun 1945, terdapat sekitar 750 juta penduduk (hampir sepertiga dari jumlah penduduk dunia) hidup dalam wilayah jajahan dan tidak-berpemerintahan sendiri (non-self governing territories). Jumlah tersebut menyusut drastis hingga kini tinggal 2 juta penduduk saja.

Bab XI (Pasal 73 dan 74) Piagam PBB mencantumkan prinsip-prinsip dasar bagi kemerdekaan bangsa-bangsa terjajah, termasuk penghormatan terhadap hak untuk menentukan nasib sendiri.

PBB membentuk International Trusteeship System (Sistem Perwalian Internasional) sebagaimana tercantum dalam Bab XII (Pasal 75-85 ) Piagam PBB serta Trusteeship Council (Dewan Perwalian) dalam Bab XIII (Pasal 86-91) untuk mengawasi wilayah yang disebut “Trust Territories” (Daerah Perwalian). Setiap daerah perwalian ini tunduk pada perjanjian dengan Negara yang mengelolanya, yang secara resmi berada dalam mandat Liga Bangsa-bangsa, atau yang terpisah dari negara dalam Perang Dunia II, atau yang secara sukarela berada dalam Sistem Perwalian Internasional. Terdapat sebelas wilayah yang berada dalam sistem ini.

Peta dunia thn 2000

Peta dunia thn 2000

Sejak terbentuknya PBB, lebih dari 80 wilayah kolonial telah memperoleh kemerdekaannya, di antaranya sebelas Wilayah Perwalian yang meraih hak untuk menentukan nasib sendiri melalui kemerdekaan atau bergabung secara bebas dengan negara merdeka lainnya, sehingga hanya tinggal 16 non-self governing territories saja saat ini.

Untuk mempercepat proses dekolonisasi tersebut, Majelis Umum PBB merumuskan “Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples” pada tahun 1960. Lebih dikenal sebagai Deklarasi tentang Dekolonisasi, deklarasi ini menyatakan bahwa semua bangsa memiliki hak untuk menentukan nasib mereka sendiri dan menyatakan bahwa kolonialisme harus segera dihentikan.

Di tahun 1962, Majelis Umum PBB mendirikan “Special Committee on Decolonization” untuk mengawasi pelaksanaan Deklarasi tentang Dekolonisasi dan untuk membuat rekomendasi atas pelaksanaan deklarasi tersebut. Tiga tahun berikutnya, dihasilkan Resolusi Majelis Umum PBB No. 2105 (XX) tentang Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, pada tanggal 20 Desember 1965.

Pada tahun 1992, Majelis Umum PBB mencanangkan bahwa periode tahun 1990-2000 sebagai periode “International Decade for the Eradication of Colonialism” dan menghasilkan suatu rencana aksi untuk mewujudkannya. Pada tahun 2001, “Second International Decade for the Eradication of Colonialism” kembali dicanangkan dan praktis hingga akhir tahun 2008, tidak ada negara yang berada di bawah dominasi kolonial negara lain.

Setiap bangsa, berhak untuk merdeka…!

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: