arlina

War of National Liberation. Apa maksudnya ?

In Additional Protocol I on January 2, 2009 at 9:31 am

Oleh : Arlina Permanasari

Apa maksud istilah ‘war of national liberation‘ atau perang pembebasan nasional ?

Mari kita lihat kembali ayat (4) Pasal 1 Protokol Tambahan I :

… termasuk konflik bersenjata di mana bangsa-bangsa (peoples) berjuang melawan dominasi kolonial (colonial domination), atau pendudukan asing (alien occupation) atau rejim rasialis (racist regime) dalam rangka melaksanakan hak menentukan nasib sendiri (right of self determination), sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB dan Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Hukum Internasional yang mengatur tentang Hubungan Bersahabat dan Kerjasama antar negara sesuai dengan Piagam PBB”.

  • Perdebatan tentang ayat (4)

Perlu diketahui bahwa ayat di atas merupakan ketentuan yang sangat kontroversial dalam pembentukan naskah Protokol. Perdebatan tersebut timbul karena adanya dikotomi antara negara-negara yang berpegang teguh bahwa hanya negara sajalah yang dapat memegang peran sebagai subyek hukum internasional; dan di pihak lain, terdapat pula pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa suatu “bangsa” yang berjuang dalam rangka menentukan nasib sendiri lepas dari penjajahan, juga berhak untuk mendapatkan perannya sebagai aktor di dalam hukum internasional. Dengan perkataan lain, bagi bangsa-bangsa yang berjuang untuk mencapai kemerdekaannya agar diberlakukan pula hukum yang mengatur mengenai konflik bersenjata internasional.

Pendapat terakhir tersebut banyak ditentang oleh negara-negara barat, dengan berbagai alasan, seperti :[1]

  1. Hukum internasional yang tradisional mengadakan perbedaan antara konflik bersenjata yang bersifat internasional dan non-internasional berdasarkan aspek militer dan geografis. Suatu konflik dapat bersifat internasional jika konflik tersebut melampaui suatu ambang batas kekerasan (threshold of violence) tertentu; atau apabila konflik tersebut telah melampaui batas geografis tertentu. Hanya negara sajalah yang dapat memenuhi persyaratan ini, bukan suatu ‘bangsa’.
  2. Apabila hukum internasional yang mengatur konflik bersenjata harus mengatur suatu pihak bukan negara (dalam hal ini : bangsa), maka hal ini akan menghapuskan asas resiprositas antara negara-negara yang secara yuridis statusnya sama dan sederajat. Adapun suatu ‘bangsa’ lebih rendah derajatnya dibandingkan dengan suatu negara.
  3. Pandangan baru tersebut secara tidak langsung akan memberikan hak internasional untuk memberontak terhadap pemerintahan tertentu.
  4. Jika pandangan baru ini diterima, maka menjadi tidak jelas apakah Protokol Tambahan I dan Konvensi Jenewa 1949 dapat diterapkan untuk situasi baru seperti itu.
  5. Banyaknya istilah baru dalam ayat (4) juga menimbulkan pertanyaan lain, karena istilah itu sendiri masih bersifat samar-samar. Misalnya saja istilah “peoples”. Siapakah yang dimaksud dengan ‘peoples’ itu? dan siapa yang menetapkannya ? Belum lagi istilah lainnya yang membutuhkan penjelasan.
  6. Jika ketentuan ayat (4) ini diterima, maka pengertian “justum bellum” dimasukkan lagi ke dalam Hukum Humaniter.

Adapun, negara-negara yang mengusulkan ketentuan dalam ayat (4) yang notabene adalah negara-negara berkembang, mengajukan bantahan terhadap keberatan dari negara-negara maju dengan mengemukakan bahwa dunia ketiga mencari kriteria baru untuk mengatur konflik bersenjata lainnya di samping norma-norma yang telah ada. Mereka berjuang dalam rangka menentukan nasib sendiri untuk mendapatkan status dan perlindungan bagi mereka yang terlibat dalam perjuangan itu. Konflik antara negara kolonial dengan mereka (yang berdiam di wilayah tersebut) yang berjuang untuk memperoleh kemerdekaan, juga merupakan konflik bersenjata internasiona, walaupun penduduk di wilayah koloni tersebut belum memiliki suatu pemerintahan atau belum berbentuk negara baru.

Sebagai kompromi dari perdebatan tersebut, maka akhirnya dalam pemungutan suara diperoleh hasil : 70 suara setuju, 21 menolak, dan 13 abstain, sehingga kita dapat melihat hasil akhirnya sebagaimana tercantum dalam ayat (4) di atas.

  • Apa maksud war of national liberation ?

Untuk memahami istilah “war of national liberation”, maka ada satu istilah kunci yang dapat menunjukkan perbedaan perang ini dengan perang lainnya sebagaimana yang telah diuraikan menurut Konvensi Jenewa 1949. Istilah itu adalah “right of people to self-determination“. Jadi maksud utama dari ayat ini adalah untuk menunjukkan adanya perjuangan dari bangsa-bangsa terjajah untuk menentukan nasibnya sendiri, alias untuk merdeka dari tangan penjajah. Berbeda dengan jenis konflik bersenjata internasional menurut Konvensi Jenewa 1949 yang menggambarkan adanya perang antar dua negara yang merdeka, maka jenis konflik bersenjata dalam hal ini menunjuk pada suatu pemerintahan negara asing melawan suatu bangsa yang mendiami wilayah yang bersangkutan. Oleh karena itu harus dipahami bahwa jenis konflik ini melibatkan pasukan militer dari negara penjajah; bukan angkatan bersenjata dari negara sendiri.

  • Apa arti “right to self-determination” ?

Agar pemahaman mengenai “hak untuk menentukan nasib sendiri” tidak salah, maka mari kita lihat penjelasannya dalam Komentar Protokol sebagai berikut :

Berdasarkan pada Kovenan Internasional mengenai Hak Asasi Manusia, maka “hak untuk menentukan nasib sendiri” adalah hak dari semua bangsa untuk secara bebas menentukan status politik dan bebas untuk mencapai perkembangan ekonomi, sosial dan kebudayaan mereka sendiri.

Perjuangan dari bangsa-bangsa untuk berjuang melawan suatu tindakan kekerasan yang dilaksanakan dalam rangka menentukan nasib sendiri merupakan suatu tindakan yang sah menurut hukum; dalam hal ini bangsa-bangsa tersebut berhak untuk mencari dan menerima dukungan sesuai dengan prinsip dan tujuan yang tercantum dalam Piagam PBB.

Hak untuk menentukan nasib sendiri tercantum pula di dalam beberapa instrumen hukum internasional, seperti :

  1. Resolusi Majelis Umum PBB No. 2105 (XX) tentang Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, 20 Desember 1965.
  2. Resolusi Majelis Umum PBB No. 2625 (XXIV) tentang Declaration on the Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations, 24 Oktober 1970; dan
  3. Resolusi Majelis Umum PBB No. 3103 (XXVIII) tentang Basic Principles of the Legal Status of the Combatant Struggling against Colonial Domination and Alien Occupation and Racist Regimes, 12 Desember 1973.
  • Siapa yang berhak mendapatkan “right to self-determination” ?

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (4) Protokol Tambahan I, maka jelas bahwa yang berhak untuk mendapatkan “right to self determination” adalah suatu bangsa (“peoples“). Akan tetapi, Protokol Tambahan I sendiri tidak mencantumkan apa batasan istilah ‘bangsa’ tersebut. Oleh karena itu, dalam Komentar Protokol, dijelaskan bahwa pengertian istilah “bangsa” ini didapatkan pada sumber hukum internasional lainnya, yaitu dalam Piagam PBB dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Berdasarkan Piagam PBB dan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, maka hanya bangsa dalam pengertian sebagaimana yang tercantum di dalam ke dua instrumen tersebutlah yang berhak mendapatkan “right to self-determination“. Oleh karena itu, “right to self-determination” tidak berlaku untuk kasus-kasus yang berkenaan dengan pemenuhan hak-hak individu seperti hak atas kebudayaan, agama atau bahasa minoritas dan sebagainya.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Piagam PBB dinyatakan bahwa tujuan didirikannya PBB adalah untuk : ”

  • “to develop friendly relation among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace”.

Sedangkan dalam Pasal 1 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik dinyatakan bahwa :

“1. All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development.

2. All peoples may, for their own ends, freely dispose of their natural wealth and resources without prejudice to any obligations arising out of international economic co-operation, based upon the principle of mutual benefit, and international law. In no case may a people be deprived of its own means of subsistence.

3. The States Parties to the present Covenant, including those having responsibility for the administration of Non-Self-Governing and Trust Territories, shall promote the realization of the right of self-determination, and shall respect that right, in conformity with the provisions of the Charter of the United Nations”.

Oleh karena itu, suatu “bangsa” harus memenuhi persyaratan paling tidak sebagai berikut :

  1. Harus terdapat suatu konflik bersenjata di mana suatu bangsa berjuang melawan dominasi penjajah, pendudukan asing atau rejim rasialis;
  2. Perjuangan bangsa tersebut dilakukan dalam rangka menentukan nasib mereka sendiri sebagai suatu bangsa yang merdeka, berdaulat dan sederajat dengan negara-negara lainnya.

Sebagai simpulan, maka yang dimaksud dengan “war of national liberation” adalah :

  • Adanya suatu bangsa yang berjuang melawan dominasi kolonial, pendudukan asing, atau rejim rasialis;
  • Bangsa yang dimaksud di sini adalah bangsa yang sesuai dengan pengertian berdasarkan Piagam PBB dan Kovenan Internasional tentang HAM;
  • Bangsa tersebut berjuang dalam rangka menentukan nasib mereka sendiri sebagai suatu bangsa yang merdeka, berdaulat dan sederajat dengan negara-negara lainnya; bukan perjuangan untuk meraih hak-hak individu;
  • Perang pembebasan nasional adalah perjuangan suatu bangsa melawan pasukan atau angkatan bersenjata dari suatu negara penjajah; bukan perjuangan dari sekumpulan warga negara melawan angkatan bersenjata dari negara mereka sendiri.

Sumber : GPH. Haryomataram, Hukum Humaniter, Rajawali, Jakarta, 1984, hal. 119-122.

  1. its great, thanks
    Thanks for visiting my blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: