arlina

Konflik Bersenjata Internasional. Apa saja jenisnya ? (1)

In Geneva Conventions 1949 on December 28, 2008 at 9:16 am

Oleh : Arlina Permanasari

Istilah sengketa bersenjata internasional, sengketa bersenjata antar Negara, atau konflik antar negara merupakan suatu sengketa bersenjata yang terjadi antar dua atau lebih Negara yang lebih populer disebut dengan “perang” (war).

Walaupun dalam penyebutan istilah tersebut terdapat kata-kata “negara”, apakah sengketa bersenjata antar negara memang hanya dapat dilakukan oleh negara saja sebagai pihak-pihaknya ? Mari kita lihat penjelasan berdasarkan Hukum Humaniter, khususnya berdasarkan Konvensi-konvensi Jenewa 1949.

  • Jenis atau bentuk sengketa bersenjata internasional

Hukum Humaniter menyebutkan jenis-jenis sengketa bersenjata di dalam ketentuan Konvensi-konvensi Jenewa 1949 sebagai jenis sengketa bersenjata internasional, di mana Konvensi Jenewa 1949 berlaku dalam berbagai jenis sengketa bersenjata tersebut.  Apakah jenis perang antar negara yang diatur Konvensi Jenewa adalah jenis peperangan yang hanya dilakukan oleh negara sebagai para pihaknya? Mari kita lihat hal ini dalam ketentuan Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 (common article), yang selengkapnya berbunyi :

Pasal 2 Konvensi-konvensi Jenewa 1949 :

Alinea (1). “Sebagai tambahan atas ketentuan-ketentuan yang akan dilaksanakan dalam waktu damai, maka Konvensi ini akan berlaku untuk semua peristiwa perang yang diumumkan atau setiap pertikaian bersenjata lainnya yang mungkin timbul antara dua atau lebih Pihak Peserta Agung, sekalipun keadaan perang tidak diakui oleh salah satu antara mereka.

Alinea (2). Konvensi ini juga akan berlaku untuk semua peristiwa pendudukan sebagian atau seluruhnya dari wilayah Pihak Peserta Agung, sekalipun pendudukan tersebut tidak menemui perlawanan bersenjata.

Alinea (3). Meskipun salah satu dari Negara-negara dalam pertikaian mungkin bukan peserta Konvensi ini, Negara-negara yang menjadi peserta Konvensi ini akan tetap sama terikat olehnya di dalam hubungan antara mereka. Mereka selanjutnya terikat oleh Konvensi ini dalam hubungan dengan Negara bukan peserta, apabila negara yang tersebut kemudian ini menerima dan melaksanakan ketentuan-ketentuan Konvensi ini”.

Penjelasan Alinea (1)

Ada dua buah frasa penting yang terdapat dalam alinea (1) Pasal 2 Konvensi Jenewa ini. Frasa tersebut menyatakan bahwa Konvensi Jenewa akan berlaku untuk “semua peristiwa perang yang diumumkan” atau “setiap pertikaian bersenjata lainnya yang mungkin timbul antara dua atau lebih Pihak Peserta Agung, sekalipun keadaan perang tidak diakui oleh salah satu antara mereka”.

Ke dua frasa tersebut masing-masing mengandung pengertian yuridis yang perlu dipahami. Frasa pertama yang menyatakan bahwa Konvensi Jenewa berlaku untuk ‘semua peristiwa perang yang diumumkan‘ hanya dapat dimengerti maknanya setelah kita mempelajari Konvensi Den Haag III tahun 1907 yang mengatur mengenai permulaan perang (tentang hal ini akan saya tulis dalam postingan selanjutnya). Intinya, Konvensi Den Haag III tersebut menentukan bahwa para pihak pada Konvensi tersebut mengakui bahwa tidak akan ada perselisihan diantara mereka tanpa didahului dengan suatu pernyataan perang. Dengan kata lain, para pihak bersepakat bahwa suatu tindakan kekerasan bersenjata akan dianggap sah jika tunduk pada ketentuan Konvensi Den Haag III, yakni dengan memberikan pernyataan perang terlebih dahulu kepada pihak musuh. Hal itu merupakan suatu keadaan perang yang diakui oleh para pihak yang berkonflik. Ketentuan dari Konvensi Den Haag III ini kemudian kembali ditegaskan di dalam alinea (1) Pasal 2 Konvensi Jenewa.

Adapun, frasa penting berikutnya yang menyatakan bahwa “sekalipun keadaan perang tidak diakui oleh salah satu dari mereka”, menyatakan kebalikan dari pernyataan pertama di atas. Dengan kata lain ditegaskan bahwa para pihak yang berkonflik dapat saja tidak mematuhi ketentuan untuk memberikan suatu pernyataan perang kepada pihak musuhnya (sebagaimana tampak dalam kasus penyergapan Pearl Harbour), yang dalam hal ini merupakan keadaan perang yang tidak diakui karena suatu pihak tidak tunduk pada ketentuan Konvensi Den Haag III, namun hal ini tetap tidak memberikan konsesuensi atas berlakunya Konvensi Jenewa 1949.

Oleh karena itu, untuk memberlakukan Konvensi Jenewa ini, tidak diperlukan lagi suatu pernyataan perang yang resmi, atau pengakuan adanya suatu keadaan perang yang sah. Konvensi ini akan berlaku sejak terjadinya permulaan permusuhan. Dengan keberadaan suatu konflik, maka hal tersebut telah menyebabkan Konvensi Jenewa secara otomatis berlaku.

Pencantuman frasa “setiap pertikaian bersenjata lainnya…” dalam alinea (1) ini menegaskan bahwa hal tersebut meliputi namun tidak terbatas pula pada adanya perang antar negara saja, tetapi juga semua sengketa bersenjata seperti tindakan polisionil, setiap tindakan yang mengarah pada adanya intervensi pasukan bersenjata, dan sebagainya, sebagai suatu sengketa bersenjata dalam pengertian Pasal 2 walaupun keadaan perang tersebut tidak diakui oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Penjelasan Alinea (2)

Alinea (2) ini menggambarkan adanya bentuk lain dari suatu sengketa bersenjata internasional, yaitu situasi di mana telah terjadi pendudukan militer. Pendudukan militer adalah suatu tindakan militer di mana pasukan asing telah berhasil menduduki dan menguasai wilayah musuh secara de facto, atau mendirikan markas di wilayah musuhnya.

Ketentuan ini merupakan ketentuan baru yang kelihatannya berlebihan, karena menyatakan bahwa Konvensi Jenewa tetap akan berlaku sekalipun “pendudukan tersebut tidak menemui perlawanan bersenjata”. Akan tetapi sebenarnya tidak demikian. Frasa ini justru menegaskan bahwa walaupun tidak terjadi perlawanan bersenjata jika suatu pasukan asing telah berhasil menduduki wilayah musuh, maka hal tersebut bukanlah berarti tidak ada suatu keadaan perang.

Berdasarkan Komentar Konvensi Jenewa, alinea ini menegaskan adanya kewajiban bagi Penguasa Pendudukan untuk tidak saja melindungi anggota angkatan bersenjata yang luka dan sakit dari Negara yang berkonflik, tetapi juga anggota angkatan bersenjata dari pihak musuh yang tidak melakukan perlawanan, termasuk juga semua personil dan gedung-gedung benda-benda budaya.

Perlu dipahami bahwa dalam masa-masa peperangan sebelum Perang Dunia II, praktek negara menunjukkan ternyata tidak setiap negara yang diduduki oleh musuh selalu melakukan perlawanan bersenjata. Ada pula negara-negara yang lebih memilih untuk segera menyerah dan tidak memberikan perlawanan bersenjata kepada musuhnya.

Penjelasan Alinea (3)

Alinea (3) ini menjelaskan adanya dua hubungan, yaitu hubungan antara negara yang berkonflik yang telah menjadi pihak peserta Konvensi Jenewa 1949; serta hubungan antara negara peserta Konvensi dengan negara yang bukan (belum) menjadi pihak pada Konvensi.

Pada hakekatnya, alinea ini dimaksudkan untuk menghapuskan “Klausula SiOmnes” yang terdapat dalam Konvensi-konvensi Den Haag 1899 dan 1907. Berdasarkan pengalaman perang di masa sebelumnya, maka sangat disayangkan ketentuan Hukum Perang menjadi tidak berlaku hanya semata-mata disebabkan adanya suatu negara yang tidak menjadi pihak peserta pada Konvensi Den Haag. Oleh karena itu dengan adanya alinea (3) dari Pasal 2 Konvensi Jenewa ini, maka klausula tersebut sudah tidak berlaku lagi. Konvensi Jenewa akan berlaku pada permulaan terjadinya suatu sengketa bersenjata, terlepas dari adanya keikutsertaan suatu negara pada Konvensi tersebut.


  1. Hmmmm.. topik blognya bagus, jarang yang begini. numpang baca ya

    Terima kasih… ditunggu saran dan kritiknya…🙂

  2. Ibu Arlina..maaf,saya mau bertanya.
    Apakah konflik antara Israel-Lebanon bisa dikatakan konflik bersenjata internasional? karena ada sebagian dari negara-negara di dunia tidak mengakui Israel adalah sebuah negara, selain itu dari pihak Lebanon yang berperang adalah Hizbullah nya sedangkan Lebanon sendiri merupakan pihak yang netral (saya baca dari wikipedia).
    Terima Kasih sebelumnya atas jawabannya.

    @ Dessy : Pengakuan (recognition) bukanlah merupakan elemen yuridis pembentuk negara sebagai subyek HI, sehingga walaupun terdapat beberapa negara yang tidak mengakui Israel (termasuk Indonesia), hal tersebut tidak menafikannya sebagai suatu negara. Adapun pejuang muslim Hizbullah, menurut hal-hal yang terdapat padanya, dapat dikategorikan sebagai milisi. Setahu saya, tindakan suatu milisi dapat diatribusikan kepada negara (libanon). Semoga membantu ya…

  3. bagus nih blognya…
    sumber pustakanya dari mana y???
    ngebantu bgd bwt mahasiswa hukum…

    Sumber yg dipakai tidak jauh berbeda dari buku2 yg dicantumkan dalam postingan lainnya. Saya akan menambahkan referensi utk tulisan ini. Terimakasih

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: