arlina

Benda budaya : Apakah objek sipil ?

In The Geneva Laws, The Hague Laws on December 20, 2008 at 5:38 pm

Oleh : Arlina Permanasari

Dalam hukum perang, mengetahui status suatu objek sebagai objek sipil atau sasaran militer adalah suatu keharusan (Anda dapat melihat postingan saya mengenai sasaran (objek/target) militer).  Jika suatu objek merupakan objek mosque1sipil, maka keberadaannya harus dilindungi dan tidak boleh dijadikan sasaran serangan militer. Pada gambar di samping, setidaknya ketentuan ini dipatuhi oleh para pihak yang bersengketa. Ketika terjadi peperangan di Grozny, Chechnya, sebuah masjid atau tempat-tempat ibadah, tidak dijadikan sasaran serangan karena merupakan salah satu jenis benda-budaya yang harus dilindungi.

Apa fungsi benda budaya ?

Suatu objek, misalnya benda-benda budaya, dapat diketahui kegunaan atau fungsinya secara umum; yaitu sebagai tempat atau benda budaya yang bernilai sejarah dan berfungsi untuk tujuan-tujuan melestarikan kebudayaan dan bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu tujuan benda budaya pada hakekatnya adalah berfungsi untuk tujuan-tujuan non-militer (bersifat sipil, publik). Dengan demikian sudah barang tentu benda-benda budaya seperti ini merupakan objek-objek sipil yang harus dilindungi pada waktu terjadi sengketa bersenjata.

Bagaimana Hukum Humaniter menilai status hukum suatu objek ?

Mari kita lihat pemahaman mengenai benda budaya dari aspek yuridis, dalam hal ini dari ketentuan Hukum Humaniter yakni Protokol Tambahan I tahun 1977. Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Protokol I menyatakan bahwa ‘objek sipil adalah semua objek yang bukan objek militer’. Norma ini kelihatannya sangat simpel dan mudah dimengerti.

Akan tetapi ketentuan dalam ayat (1) ini kemudian masih diperjelas kembali dengan ketentuan ayat (2)-nya. Ayat (2) menambahkan bahwa yang dimaksud dengan sasaran militer adalah semua objek yang karena : sifatnya, lokasinya, tujuan atau kegunaannya dapat memberikan kontribusi yang efektif pada operasi militer dan apabila (objek-objek tersebut) dihancurkan baik keseluruhannya maupun sebagian, dikuasai atau dinetralkan, dalam situasi yang terjadi pada saat itu, maka hal tersebut dapat memberikan keuntungan militer yang pasti.

Pada postingan saya sebelumnya mengenai ‘apakah sasaran (0bjek/target) militer itu?‘, maka telah dipaparkan bahwa suatu objek sipil dapat pula dianggap sebagai sasaran militer apabila telah memenuhi persyaratan yang dicantumkan di dalam Pasal 52 ayat (2) ini. Dengan demikian, suatu objek sipil dapat pula dianggap sebagai objek militer bila karena sifat/lokasinya, objek tersebut dapat memberikan kontribusi yang efektif (baca : dapat digunakan!) dalam operasi militer; atau bila objek tersebut dihancurkan, dikuasai, dinetralisasikan baik sebagian maupun seluruhnya, maka hal itu dapat memberikan keuntungan militer yang pasti.

Hal ini berarti suatu objek sipil, dapat ‘dimiliterkan’; baik itu dengan dijadikan sebagai markas atau tempat persembunyian; ataupun dijadikan tempat penyimpanan amunisi dan sebagainya. Jika hal ini dilakukan, maka sudah barang tentu objek tersebut bukan lagi merupakan objek sipil, karena ia telah kehilangan fungsi-fungsi sipilnya sebagai objek sipil; namun objek tersebut akan dianggap sebagai objek militer karena fungsinya telah beralih untuk membantu tujuan-tujuan yang bersifat militer. Dengan demikian, objek tersebut dapat dijadikan sasaran serangan walaupun dari segi penampilannya merupakan objek sipil.

Apakah benda budaya dapat dijadikan sasaran serangan ?

Tentu saja tidak dapat!  Mungkin jawaban ini akan segera terlontar ketika kita mendapatkan pertanyaan itu. Memang demikian lah, karena benda budaya tidak saja merupakan objek sipil, tapi kedudukannya lebih dari sekedar objek sipil karena mengandung nilai-nilai budaya yang penting bagi umat manusia.

Akan tetapi, jika pada waktu peperangan, apakah benda budaya akan selalu dapat dikategorikan sebagai objek sipil ?

Candi Borobudur

Candi Borobudur

Berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Protokol Tambahan I 1977, maka telah jelas jawaban tersebut, bahwa suatu objek sipil dapat digunakan dalam operasi militer dan jika demikian halnya, maka objek tersebut bukan objek sipil lagi dan telah merupakan sasaran militer dan dapat dijadikan sasaran serangan. Nah, bagaimana dengan objek sipil yang merupakan benda budaya yang berada dalam perlindungan khusus, seperti Candi Borobudur misalnya ? Apakah tunduk pada ketentuan Pasal 52 ayat (2) tersebut ?

Mari kita lihat jawaban tersebut di dalam Pasal 11 ayat (1-3) Konvensi Den Haag 1954 :

  1. Jika suatu negara pihak melakukan suatu perlanggaran terhadap Pasal 9 (Konvensi Den Haag 1954), berkenaan dengan benda budaya yang berada dalam perlindungan khusus, maka pihak musuh selama pelanggaran tersebut terjadi, harus dibebaskan dari kewajiban untuk menjamin imunitas benda budaya yang bersangkutan. Bagaimanapun, selama memungkinkan, pihak musuh terlebih dahulu harus meminta agar pelanggaran tersebut dihentikan.
  2. Di samping itu, imunitas benda budaya yang berada dalam perlindungan khusus dapat dicabut hanya dalam kasus-kasus yang sangat eksepsional (khusus) dari kepentingan militer yang mutlak, dan hanya hanya berlaku pada saat diperlukan saja. Hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh seorang Komandan yang memimpin suatu pasukan setingkat Divisi atau yang lebih tinggi. Apabila situasi mengijinkan, maka Pihak musuh harus diberitahukan sebelumnya mengenai penarikan imunitas benda budaya tersebut.
  3. Pihak yang menarik imunitas tersebut, sesegera mungkin harus menginformasikan Komisioner Jendral untuk Benda-benda Budaya sebagaimana tercantum dalam Regulasi, secara tertulis dan dengan menyebutkan alasannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 tersebut, maka telah jelas bahwa suatu benda budaya dapat dicabut imunitasnya sebagai benda budaya, apabila lokasi, tujuan, atau penggunaannya memang benar-benar dapat memberikan keuntungan militer sesuai dengan persyaratan dalam Pasal 52 ayat (2) Protokol Tambahan I 1977. Apabila benda tersebut berada dalam perlindungan khusus, maka pelepasan imunitas tersebut hanya dapat dilakukan oleh seorang Komandan yang mempimpin pasukan setingkat Divisi (pangkat minimal Mayor Jendral), dan pelepasan imunitas benda budaya tersebut harus memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 11 Konvensi Den Haag 1954.

Mudah-mudahan penjelasan ini dapat dipahami sehingga kita tidak selalu mengasosiasikan bahwa setiap objek sipil adalah tetap selamanya objek sipil pada waktu perang. Objek sipil yang memberikan manfaat untuk operasi militer, demikian pula objek sipil yang digunakan untuk tujuan-tujuan militer, bukanlah objek sipil lagi, namun sudah merupakan sasaran militer dan oleh karena itu jika dihancurkan pada waktu perang bukanlah merupakan pelanggaran hukum perang atau hukum humaniter…

Transparency & Image : Courtesy of ICRC Regional Delegation, Jakarta and Wikimedia Commons.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: