arlina

Prinsip Pembedaan (Distinction Principle) dalam Hukum Humaniter (2)

In Introduction to IHL on December 2, 2008 at 12:24 am

Oleh : Arlina Permanasari

Ketentuan mengenai prinsip pembedaan (distinction principle) tidak hanya diatur berdasarkan Regulasi Den Haag 1907 saja, melainkan juga di dalam Konvensi Jenewa 1949, yakni dalam Konvensi Jenewa I, II dan III. Hanya saja, sedikit berbeda dengan aturan dalam Regulasi Den Haag yang menetapkan persyaratan sebagai belligerent, maka dalam Konvensi Jenewa yang ditentukan adalah “siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan perlindungan” dan “siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan perlakuan sebagai tawanan perang apabila tertangkap pihak musuh”.

a). Aturan dalam Konvensi Jenewa I dan II

Red Cross Conventions

Red Cross Conventions

Ketentuan yang menetapkan siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan perlindungan bila tertangkap pihak musuh telah ditetapkan di dalam Pasal 13 Konvensi Jenewa 1949 (I dan II). Mari kita lihat isi selengkapnya dalam pasal tersebut :

Pasal 13. Konvensi ini akan berlaku terhadap orang-orang yang luka dan sakit yang termasuk dalam golongan berikut :

  1. Anggota-anggota Angkatan Perang dari suatu pihak dalam sengketa, begitu pula anggota-anggota milisi atau barisan sukarela, yang merupakan bagian dari angkatan perang itu;
  2. Anggota-anggota milisi serta anggota-anggota dari barisan sukarela lainnya termasuk gerakan perlawanan yang diorganisir, yang tergolongpada suatu pihak dalam sengketa dan beroperasi di dalam atau di luar wilayah mereka, sekalipun wilayah itu diduduki, asal saja milisi atau barisan sukarela tersebut, termasuk perlawanan yang diorganisir, memenuhi syarat-syarat berikut : a). Dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab atas bawahannya; b). Mempunyai tanda pengenal khusus yang tetap, yang dapat dikenal dari jauh; c).Membawa senjata secara terang-terangan; d). Melakukan operasinya sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang.
  3. Anggota-anggota angkatan perang regular yang tunduk pada suatu pemerintah atau kekuasaan yang tidak diakui Negara Penahan;
  4. Orang-orang yang menyertai angkatan perang tanpa dengan sebenarnya menjadi anggota dari angkatan perang itu, seperti anggota awak pesawat terbang militer, wartawan perang, pemasok perbekalan, anggota-anggota kesatuan kerja atau dinas-dinas yang bertanggung jawab atas kesejahteraan angkatan perang, asal saja mereka telah mendapatkan pengesahan dari angkatan perang yang mereka ikuti;
  5. Anggota awak kapal niaga termasuk nakhoda, pemandu laut, taruna, dan awak pesawat terbang sipil dari pihak-pihak dalam sengketa, yang tidak mendapat perlakuan yang lebih menguntungkan menurut ketentuan-ketentuan lain apapun dalam hukum internasional;
  6. Penduduk di wilayah yang belum diduduki yang tatkala musuh datang mendekat, atas kemauan sendiri dan dengan serentak mengangkat senjata untuk melawan pasukan-pasukan yang menyerbu, tanpa mempunyai waktu untuk membentuk kesatuan-kesatuan bersenjata antara mereka yang teratur, asal saja mereka membawa senjata secara terang-terangan dan menghormati hukum dan kebiasaan perang.

b). Aturan dalam Konvensi Jenewa III

Adapun, ketentuan yang menetapkan siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan perlindungan bila tertangkap pihak musuh telah ditetapkan di dalam Pasal 4 A-C Konvensi III.

Pasal 4A menentukan bahwa “yang dimaksud dengan tawanan perang” (prisoner of war) menurut Konvensi ini adalah mereka yang telah jatuh ke dalam kekuasaan pihak musuh, yang dapat terdiri dari enam kelompok sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 13 Konvensi I dan II.

Adapun, ketentuan Pasal 4B menentukan bahwa terdapat segolongan penduduk yang “juga diperlakukan sebagai tawanan perang“, yakni :

  1. Orang yang tergolong, atau pernah tergolong, dalam angkatan perang dari wilayah yang diduduki, apabila Negara yang menduduki wilayah itu memandang perlu untuk menginternir mereka karena kesetiaan itu, walaupun Negara itu semula telah membebaskanmereka selagi permusuhan berlangsung di luar wilayah yang diduduki negara itu, terutama jika orang-orang demikian telah mencoba dengan tidak berhasil untuk bergabung kembali dengan angkatan bersenjata mereka yang terlihat dalam pertempuran, atau jika mereka tidak memenuhi panggilan yang ditujukan kepada mereka berkenaan dengan penginterniran.
  2. Orang-orang yang termasuk dalam salah satu golongan tersebut dalam Pasal ini, yang telah diterima oleh negara-negara netral atau negara-negara yang tidak turut berperang dalam wilayahnya, dan yang harus diinternir oleh negara-negara itu menurut hukum internasional …

Sedangkan Pasal 4C menentukan bahwa pasal ini sekali-kali tidak akan mempengaruhi kedudukan petugas dinas kesehatan dan rohaniwan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 dari Konvensi ini.

Jika diperhatikan lebih lanjut isi dari Pasal 13 di atas, maka dapat diketahui bahwa ketentuan Pasal 13 ayat(1) dan (6), sebenarnya merupakan pengulangan (atau penegasan) kembali dari ketentuan Pasal 1 dan 2 Regulasi Den Haag 1907, di mana golongan ini termasuk ke dalam “belligerents” yang berhak untuk ikut serta dalam pertempuran. Adapun ketentuan Pasal 13 ayat (2) s/d ayat (5), merupakan ketentuan yang baru. (bersambung)*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: