arlina

Apakah sasaran (objek/target) militer itu ?

In Additional Protocol I on November 23, 2008 at 8:38 pm

Oleh : Arlina Permanasari

Pada bagian lain blog ini, terdapat pertanyaan mengenai apakah yang dimaksudkan dengan “objek sipil” (civilian objects) dan “sasaran militer” (military objectives) ? Saya merasa perlu membahas masalah ini secara tersendiri dalam satu tulisan, sebab hal ini kadang-kadang akan menimbulkan berbagai penafsiran, terutama ketika terjadi perang atau operasi militer di lapangan. Sering kita lihat dalam berbagai konflik yang ada, rumah-rumah penduduk sipil, hotel, atau sekolah yang merupakan fasilitas umum, menjadi sasaran serangan pada waktu sengketa bersenjata. Reaksi selanjutnya adalah banjirnya protes atas hal tersebut, terutama dari kalangan NGO, pemerhati konflik, pers dan masyarakat umum sendiri. Benarkah selalu demikian?

Penentuan apakah suatu objek merupakan objek sipil ataukah sasaran militer secara yuridis menurut Hukum Humaniter, telah lama diupayakan dalam berbagai forum. Secara kasat mata, apalagi pada waktu damai, penentuan demikian memang tidak menemukan kesulitan. Artinya, kita bisa menentukan dengan santai, bahwa objek tertentu merupakan objek sipil atau sasaran militer. Rumah sakit, sekolah, pasar, mall, lapangan bermain, tempat rekreasi, museum, adalah sederet objek sipil yang dengan mudah dikenali. Adapun, kita dengan mudah pula mengenali sasaran-sasaran militer, seperti : tank, atau kendaraan-kendaraan lapis baja, pesawat udara militer, markas dan barak-barak militer sebagai suatu sasaran militer.

Akan tetapi, pada waktu terjadinya peperangan, penentuan apakah suatu objek termasuk ke dalam objek sipil ataukah sasaran militer tidak semudah yang kita bayangkan. Dalam kondisi seperti itu, penentuan mengenai status suatu objek harus selalu didasarkan kepada aturan-aturan Hukum Humaniter, karena Hukum Humaniter ini akan berlaku jika terjadi sengketa bersenjata atau peperangan.

Berdasarkan Pasal 52 Protokol Tambahan I tahun 1977, maka sudah ditentukan apa yang dimaksudkan dengan objek sipil dan sasaran militer. Perhatikan redaksional pasal tersebut berikut ini :

Pasal 52. Perlindungan Umum Objek-objek sipil

  1. Objek-objek sipil bukan merupakan sasaran serangan atau tindakan balasan. Objek-objek sipil adalah semua objek yang bukan merupakan sasaran militer sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
  2. Serangan harus hanya ditujukan pada sasaran militer. Sasaran militer adalah terbatas pada objek-objek yang karena sifatnya, lokasinya, tujuan atau kegunaannya dapat memberikan kontribusi yang efektif pada operasi militer dan apabila (objek-objek tersebut) dihancurkan baik keseluruhannya maupun sebagian, dikuasai atau dinetralisir, dalam situasi yang terjadi pada saat itu, maka hal tersebut dapat memberikan keuntungan militer yang pasti.
  3. Dalam hal terdapat keragu-raguan tentang apakah suatu objek biasanya digunakan untuk tujuan-tujuan non-militer, seperti tempat ibadah, rumah atau sekolah, digunakan untuk memberikan kontribusi yang efektif pada operasi militer, maka hal demikian harus dianggap (sebagai) tidak digunakan untuk tujuan-tujuan militer.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka suatu sasaran militer, harus memiliki beberapa syarat tertentu sehingga penghancurannya dapat dibenarkan menurut prinsip kepentingan militer. Syarat tersebut adalah :

  • Objek yang karena sifatnya, lokasinya, atau tujuan penggunaannya dapat memberikan kontribusi yang efektif pada operasi militer;
  • Objek yang apabila dihancurkan (seluruhnya maupun sebagian), dikuasai atau dinetralisir, maka dapat memberikan keuntungan militer yang pasti.
sasaran militer dan objek sipil

sasaran militer dan objek sipil

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sasaran militer bukanlah hanya terdiri dari objek-objek militer saja. Objek militer seperti tank atau kendaraan lapis baja sudah jelas statusnya, yaitu sebagai objek militer yang dapat dihancurkan ketika terjadi perang. Akan tetapi berdasarkan ayat (2) di atas, maka suatu objek sipil dapat saja menjadi sasaran militer jika memenuhi persyaratan yang ada dalam Pasal 52 Protokol I tersebut di atas. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar di samping :

Pada gambar paling atas, dapat dilihat adanya objek-objek militer seperti kendaraan militer dan pesawat militer. Di samping itu ada pula prajurit (kombatan) yang sedang berbaris. Pada situasi ini semua objek militer termasuk kombatan, merupakan sasaran serangan yang sah dan dapat dihancurkan.

Gambar di bawahnya, menunjukkan adanya upaya untuk melakukan “kamuflase” atas objek-objek militer. Hal ini merupakan sesuatu yang diperbolehkan dalam peperangan. Kamuflase demikian tidak menutup atau mengurangi hak pihak musuh untuk menghancurkan objek-objek seperti itu. Walaupun “tidak terlalu kelihatan” sebagai objek militer dan nampak seperti objek sipil, objek-objek demikian statusnya adalah tetap sebagai objek militer yang dapat dihancurkan.

Pada gambar berikutnya ditunjukkan adanya sebuah jembatan yang dilalui oleh kendaraan tank. Kita tahu pasti bahwa kendaraan tank tersebut adalah objek militer. Yang menjadi masalah adalah, apakah status jembatan tersebut ? Objek sipil kah, karena jembatan tersebut dapat digunakan untuk tujuan-tujuan non-militer? karena jika tank tersebut dihancurkan, bukan tidak mungkin akan ikut pula merubuhkan jembatan tersebut, yang nota bene adalah objek sipil. Maka dalam posisi seperti ini berdasarkan Pasal 52 ayat (2) di atas, jembatan yang sebenarnya berstatus sebagai objek sipil dapat saja dikategorikan sebagai sasaran militer jika karena sifat atau lokasinya dapat ‘digunakan’ untuk memberikan kontribusi efektif pada operasi-operasi militer. “Digunakan” di sini dapat pula berarti dihancurkan sebagian atau seluruhnya, dikuasai, atau dinetralisir asalkan saja hal tersebut dapat memberikan “keuntungan militer yang benar-benar pasti” (kemenangan yang mutlak). Dalam ilustrasi di atas, jika dengan dihancurkannya jembatan tersebut akan dapat membuat musuh tidak dapat memasuki wilayah sendiri, maka penghancuran objek sipil demikian dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan pasal ini dan berlandaskan asas kepentingan militer (military necessity). Akan tetapi jika penghancurannya belum tentu dapat memberikan keuntungan militer yang pasti, bahkan dapat merugikan kepentingan-kepentingan dari pihak sendiri, maka Komandan militer wajib untuk berpikir dan melakukan tindakan alternatif lainnya. Dengan demikian, jembatan pada posisi ini statusnya akan sangat tergantung kepada beberapa faktor yang telah dijelaskan, bisa saja jembatan tersebut adalah objek sipil namun dapat pula dianggap sebagai sasaran militer.

Oleh karena itu perlu dipahami bahwa semua objek militer sudah pasti merupakan sasaran militer. Akan tetapi tidak semua sasaran militer adalah objek militer, akan tetapi ada kemungkinan pula sasaran tersebut adalah objek sipil. Perlu ditegaskan pula bahwa penghancuran objek sipil dalam posisi demikian, bukanlah merupakan suatu tindakan yang ilegal berdasarkan Hukum Humaniter.

Selanjutnya pada gambar terakhir di atas, dapat dilihat bahwa orang-orang sipil dan penduduk sipil, (demikian pula objek-objek sipil) bukanlah merupakan sasaran serangan dan oleh karena itu harus dihindarkan dari dampak peperangan. Pada ke empat ilustrasi di atas, arah panah menunjukkan boleh tidaknya suatu serangan militer dilakukan.

Mudah-mudahan penjelasan singkat ini dapat menambah wawasan. *(masih bersambung)*

Tranparency : Courtesy of ICRC, Regional Delegation, Jakarta.

  1. Reblogged this on trizzywulandari and commented:
    Prinsip Pembedaan yang membedakan objek sipil dan sasaran militer

  2. […] Di samping pembedaan secara subyek (yakni membedakan penduduk menjadi golongan kombatan dan penduduk sipil), maka prinsip pembedaan ini membedakan pula objek-objek yang berada di suatu negara yang bersengketa menjadi dua kategori pula, yaitu objek-objek sipil (civilian objects) dan sasaran-sasaran militer (military objectives). Objek sipil adalah semua objek yang bukan objek militer, dan oleh karena itu tidak dapat dijadikan sasaran serangan pihak yang bersengketa. Sebaliknya, jika suatu objek termasuk dalam kategori sasaran militer, maka objek tersebut dapat dihancurkan berdasarkan ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter. Suatu objek yang dianggap sebagai sasaran militer bukan hanya meliputi objek-objek militer saja seperti tank, barak-barak militer, pesawat mliter atau kapal perang sebagaimana terlihat pada gambar di samping, akan tetapi yang termasuk sasaran militer adalah semua objek dapat dikategorikan sebagai sasaran militer berdasarkan ketentuan Hukum Humaniter. (Penjelasan selanjutnya mengenai hal ini; yaitu tentang perbedaan antara objek sipil dan sasaran militer dapat dibaca di sini). […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: