arlina

Prinsip Pembedaan (Distinction Principle) dalam Hukum Humaniter (1)

In Introduction to IHL on November 17, 2008 at 11:57 pm

Oleh : Arlina Permanasari

Hukum Humaniter, di samping dibentuk berdasarkan asas kepentingan militer, asas kemanusiaan dan asas kesatriaan (lihat di sini), maka ada satu prinsip lagi yang teramat penting, yaitu yang disebut dengan prinsip pembedaan (distinction principle). Prinsip ini merupakan tonggak berdirinya Hukum Humaniter, sehingga sering disebut pula dengan ‘the corner stone of international humanitarian law’.

1. Apa arti prinsip pembedaan ?

prinsip pembedaan

prinsip pembedaan

Prinsip Pembedaan (distinction principle) merupakan suatu prinsip dalam Hukum Humaniter yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang, atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata, ke dalam dua golongan besar, yakni kombatan (combatant) dan penduduk sipil (civilian). Kombatan adalah golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam pertempuran, sedangkan penduduk sipil adalah golongan penduduk yang tidak berhak untuk turut serta dalam suatu pertempuran.[1]

Di samping pembedaan secara subyek (yakni membedakan penduduk menjadi golongan kombatan dan penduduk sipil), maka prinsip pembedaan ini membedakan pula objek-objek yang berada di suatu negara yang bersengketa menjadi dua kategori pula, yaitu objek-objek sipil (civilian objects) dan sasaran-sasaran militer (military objectives). Objek sipil adalah semua objek yang bukan objek militer, dan oleh karena itu tidak dapat dijadikan sasaran serangan pihak yang bersengketa. Sebaliknya, jika suatu objek termasuk dalam kategori sasaran militer, maka objek tersebut dapat dihancurkan berdasarkan ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter. Suatu objek yang dianggap sebagai sasaran militer bukan hanya meliputi objek-objek militer saja seperti tank, barak-barak militer, pesawat mliter atau kapal perang sebagaimana terlihat pada gambar di samping, akan tetapi yang termasuk sasaran militer adalah semua objek dapat dikategorikan sebagai sasaran militer berdasarkan ketentuan Hukum Humaniter. (Penjelasan selanjutnya mengenai hal ini; yaitu tentang perbedaan antara objek sipil dan sasaran militer dapat dibaca di sini).

2. Mengapa penduduk perlu dibedakan menjadi dua golongan ketika terjadi peperangan ?

Perlunya diadakan pembedaan yang demikian adalah untuk mengetahui siapa-siapa saja yang berhak dan boleh turut serta dalam pertempuran di medan peperangan. Dengan mengetahui seseorang termasuk dalam kelompok kombatan maka kita harus memahami satu hal : bahwa tugas kombatan adalah untuk bertempur dan maju ke medan peperangan (termasuk jika harus melukai, menghancurkan, melakukan tindakan militer lainnya, bahkan jika harus membunuh musuh sekalipun); karena jika tidak demikian, maka merekalah yang akan menjadi sasaran serangan musuh. Istilahnya, “to kill, or to be killed“. Semua orang yang termasuk ke dalam golongan kombatan ini adalah sasaran atau objek serangan, sehingga apabila kombatan membunuh kombatan dari pihak musuh dalam situasi peperangan, maka hal tersebut bukanlah merupakan tindakan yang melanggar hukum.

Sebaliknya, golongan yang disebut dengan penduduk sipil (civilian) adalah golongan yang tidak boleh turut serta dalam pertempuran sehingga tidak boleh dijadikan sasaran atau objek kekerasan.[2]

Hal ini sangat penting ditekankan karena yang namanya perang, sejatinya hanyalah berlaku bagi anggota angkatan bersenjata dari negara-negara yang bersengketa. Sedangkan penduduk sipil, yang tidak turut serta dalam permusuhan itu, harus dilindungi dari tindakan-tindakan peperangan itu. Keadaan ini sudah diakui sejak zaman kuno. Hal ini dapat dilihat dari setiap kodifikasi hukum modern yang kembali menegaskan perlunya perlindungan terhadap penduduk sipil dari kekejaman atau kekejian perang.[3]

Jadi pada hakekatnya, membagi penduduk menjadi golongan penduduk sipil dan kombatan pada waktu perang, bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang memang tidak ikut berperang, sehingga dapat terhindar dari dampak peperangan, sekaligus dapat mempersiapkan angkatan bersenjata Negara yang bersangkutan untuk menghadapi musuh.

3. Apa asas umum prinsip pembedaan ?

Menurut Jean Pictet,[4] prinsip pembedaan berasal dari asas umum yang dinamakan asas pembatasan ratione personae yang menyatakan bahwa penduduk sipil dan orang-orang sipil harus mendapatkan perlindungan umum bahaya yang ditimbulkan akibat operasi militer. Penjabaran dari asas tersebut adalah harus diterapkannya hal-hal seperti di bawah ini :

a) Pihak-pihak yang bersengketa, setiap saat, harus membedakan antara kombatan dan penduduk sipil guna menyelamatkan penduduk sipil dan objek-objek sipil.

b) Penduduk dan orang-orang sipil tidak boleh dijadikan objek serangan.

c) Dilarang melakukan tindakan atau ancaman kekerasan yang tujuan utamanya untuk menyebarkan teror terhadap penduduk sipil.

d) Pihak-pihak yang bersengketa harus mengambil segala langkah pencegahan yang memungkinkan untuk menyelamatkan penduduk sipil, atau setidak-tidaknya untuk menekan kerugian atau kerusakan yang tak disengaja menjadi sekecil mungkin.

e) Hanya anggota angkatan bersenjata yang berhak menyerang dan bertempur melawan musuh.

Jadi, secara normatif prinsip ini dapat mengeliminasi kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh kombatan terhadap penduduk sipil. Dengan demikian berarti memperkecil kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap Hukum Humaniter, khususnya ketentuan mengenai kejahatan perang, yang dilakukan oleh kombatan dengan sengaja.

4. Apa dasar hukum prinsip pembedaan dalam Hukum Humaniter ?

Sebagai prinsip pokok, prinsip pembedaan telah dicantumkan di dalam berbagai instrumen Hukum Humaniter, baik di dalam Konvensi Den Haag 1907, dalam Konvensi Jenewa 1949, maupun dalam Protokol Tambahan I tahun 1977.
Mari kita lihat satu-persatu ketiga instrumen tersebut :

a) Konvensi Den Haag 1907

Istilah prinsip pembedaan secara implisit terdapat di dalam Konvensi Den Haag IV (Konvensi mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat), khususnya dalam lampiran atau annex-nya yaitu Regulations respecting Laws and Customs of War, lebih dikenal dengan sebutan Hague Regulations (Regulasi Den Haag). Bagi kalangan angkatan bersenjata, ketentuan yang terdapat dalam Regulasi Den Haag dianggap sangat penting, sehingga sering disebut sebagai the soldier’s vadamecum.

Bagian pertama Regulasi Den Haag membahas mengenai persyaratan belligerent (the qualifications of belligerents). Bagian ini terdiri dari tiga pasal pokok, yang menjelaskan siapa-siapa saja yang dapat diklasifikasikan sebagai belligerent.  Mari kita perhatikan pasal-pasal berikut :

Pasal 1 Regulasi Den Haag 1907 menentukan bahwa :

The laws, rights and duties of war apply not only to army, but also to militia and volunteer corps fulfilling the following conditions:
1. to be commanded by a person responsibel to his subordinates;
2. to have a fix distinctive emblem recognizable at a distance;
3. to carry arms openly; and
4. to conduct their operations in accordance with the laws and customs of war.

In the countries where militia and volunteer corps constitute the army, or form part of it, they are included under the denomination army“.

Kalau ketentuan di atas diperhatikan, yang diatur di dalamnya adalah penegasan bahwa hukum, hak, dan kewajiban perang bukan hanya berlaku bagi tentara saja (army), melainkan juga bagi milisi dan korps sukarela, sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam angka 1 sampai dengan 4 dari Pasal 1 Regulasi Den Haag. Bahkan, dalam alinea selanjutnya dari pasal itu, juga ditegaskan bahwa di negara-negara di mana milisi dan korps sukarelawan merupakan tentara atau merupakan bagian dari tentara, maka milisi dan korps sukarela itu juga dapat disebut juga sebagai tentara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 itu. Dengan kata lain, bagi milisi dan korp sukarelawan ini, maka hukum, hak, dan kewajibannya tidak ada bedanya dengan hukum, hak, dan kewajiban tentara. Mereka-mereka inilah yang berhak untuk maju ke medan pertempuran.

Selanjutnya, apakah ada kelompok lain yang dapat dikategorikan sebagai kombatan menurut Regulasi Den Haag? Mari kita perhatikan Pasal 2 Regulasi Den Haag ini, yang berbunyi :

The inhabitants of a territory which has not been occupied, who, on the approach the enemy, spontaneously take up arms to resist the invading troops without having had time to organize themselves in accordance with Article 1, shall be regarded as belligerents if they carry arms openly and if they respect the laws and customs of war“.

Berdasarkan Pasal 2 Regulasi Den Haag di atas, maka ternyata ada pula segolongan penduduk sipil yang dapat dimasukkan ke dalam kategori belligerents, sepanjang memenuhi persyaratan yaitu :

1. Mereka merupakan penduduk dari wilayah yang belum diduduki;
2. Mereka secara spontan mengangkat senjata atau melakukan perlawanan terhadap musuh yang akan memasuki tempat tinggal mereka; dan oleh karena itu
3. Mereka tidak memiliki waktu untuk mengatur (mengorganisir) diri sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1;
4. Mereka menghormati (mentaati) hukum dan kebiasaan perang; serta
5. Mereka membawa senjata secara terang-terangan.

Nah, golongan penduduk sipil dalam koridor Pasal 2 Regulasi Den Haag itulah yang dikenal dengan istilah “levee en masse“.

Adapun levee en masse adalah suatu istilah bahasa Perancis, yang muncul di tahun 1793 di mana pada waktu itu Raja Napoleon menyiapkan rakyatnya secara besar-besaran untuk menghadapi serbuan pihak sekutu. Sejak itulah, peperangan selalu bersifat total dan melibatkan semua elemen rakyat, baik laki-laki maupun perempuan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mempertahankan negara yang berada dalam posisi akan diserang pihak musuh. Pengerahan levee en masse dilakukan pula ketika Soviet merasa terancam oleh serangan tentara Nazi Jerman.

Menurut Karma Nabulsi, istilah levee en masse yang secara yuridis digunakan sebagai istilah hukum internasional dalam Konferensi Brussel tahun 1874, harus dibedakan dengan istilah ‘pemberontakan’ (insurrection) yang biasanya dilakukan terhadap pemerintahan suatu negara. Istilah levee en masse ini digunakan dalam rangka melawan pasukan asing, baik itu yang akan memasuki suatu negara, maupun pasukan asing yang telah berhasil menduduki suatu negara dalam rangka mempertahankan diri (self-defence).

Di samping ke dua pasal yang mengatur tentang siapa-siapa saja yang dapat dimasukkan ke dalam kategori belligerents, maka terdapat satu pasal lagi yang termasuk di dalam Bagian I Regulasi Den Haag, yakni Pasal 3, yang isinya :

Pasal 3. “Angkatan Bersenjata dari negara-negara yang bersengketa dapat terdiri dari kombatan dan non-kombatan. Jika mereka tertangkap pihak musuh, maka baik kombatan maupun non-kombatan berhak diperlakukan sebagai tawanan perang (prisoners of war)”.

Seseorang yang berstatus sebagai “non-kombatan“, adalah seseorang yang menjadi anggota angkatan bersenjata, namun tidak ikut serta di dalam pertempuran; seperti anggota dinas kesehatan dan dapur umum, rohaniwan, dan sebagainya. Mereka ini bukan penduduk sipil, akan tetapi anggota angkatan bersenjata, hanya saja tidak bertugas di medan pertempuran. Apabila mereka tertangkap pihak musuh, status mereka adalah sebagai tawanan perang dan berhak diperlakukan dan dilindungi berdasarkan Konvensi Jenewa III tahun 1949 mengenai perlakuan terhadap tawanan perang. Namun, jika situasi menghendaki, mereka bisa saja ditugaskan di medan pertempuran, dan jika demikian maka mereka adalah kombatan.

Dengan memperhatikan uraian di atas maka dapatlah diketahui bahwa berdasarkan Regulasi Den Haag, maka hak untuk ikut serta dalam pertempuran, tidak melulu hanya bisa dilakukan oleh tentara saja, namun penduduk sipil juga punya hak untuk bertempur, asalkan saja memenuhi ketentuan Regulasi Den Haag di atas. Dengan kata lain golongan-golongan penduduk yang dapat turut serta secara aktif dalam pertempuran menurut Regulasi Den Haag 1907, yaitu :

1. Armies (Tentara);
2. Militia dan Volunteer Corps (Milisi dan Korp Sukarela) dengan memenuhi persyaratan tertentu;
3. Penduduk sipil dalam kategori sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Regulasi Den Haag; yang disebut “levee en masse“.

Dalam kaitan ini Frits Kalshoven memberikan catatan bahwa pada tahun-tahun ketika ketentuan di atas dirumuskan, istilah belligerent digunakan untuk menunjukkan bukan saja suatu negara yang terlibat dalam suatu sengketa bersenjata, melainkan juga orang-perorangan yang sekarang kita kenal dengan sebutan combatant. Kalshoven juga menyatakan bahwa masuknya ketentuan tentang levee en masse (demikian pula militia dan volunteer corps) merupakan cerminan dari praktek-praktek negara yang terjadi pada Abad ke-19, khususnya pada masa perang Perancis-Jerman tahun 1870.[5]

Uraian singkat di atas menjelaskan mengenai siapa yang dapat ikut serta di dalam pertempuran berdasarkan Regulasi Den Haag 1907. Aturan-aturan Hukum Humaniter mengenai hal ini kemudian diperbarui di dalam ketentuan Hukum Humaniter berikutnya, yakni di dalam Konvensi Jenewa 1949 dan dalam Protokol Tambahan I tahun 1977 sebagaimana dapat dilihat dalam bagian lain dari postingan saya.

Sumber :

  1. Haryomataram, Hukum Humaniter, Rajawali Press, Jakarta, 1984, hal. 63; Lihat pula Jean Pictet, Development and Principles of International Humanitarian Law, Martinus Nijhoff Publisher-Henry Dunant Institute, 1985, hal. 72.
  2. Ibid; lLihat juga Pietro Verri, Dictionary of the International Law of Armed Conflict, ICRC, 1992, hal. 32.
  3. Ibid., hal 32 jo. hal. 72-73.
  4. Jean Pictet, op.cit.
  5. Frits Kalshoven, Constraint on the Waging of War, ICRC, Second Edition, 1987, hal. 28-29.

Image : Courtesy of ICRC, Regional Delegation, Jakarta.

  1. Reblogged this on trizzywulandari and commented:
    posting yg menambah wawasan😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: