Perang Pemberontakan : Hukum apa yang berlaku ?

Oleh : Arlina Permanasari

Apabila terjadi suatu sengketa bersenjata non-internasional atau perang pemberontakan, maka pertanyaan yang sering dilontarkan adalah : hukum apa yang berlaku ? Dalam hal ini terdapat masalah hukum yang perlu diperhatikan dengan saksama. Masalah hukum tersebut adalah :

1. Ketentuan manakah yang berlaku dalam sengketa bersenjata non-internasional atau perang pemberontakan ?, Apakah pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 ataukah Protokol II ? Siapakah yang menentukan hal ini ?

2. Apabila dalam sengketa bersenjata non-internasional yang diberlakukan adalah Protokol II, apakah ada jaminan bahwa “pemberontak” akan mematuhi Protokol itu ? (Kekhawatiran ini pantas dikemukakan karena para pemberontak bukanlah pihak pada Konvensi Jenewa dan Protokol). Bagaimanakah bila mereka tidak mentaati ketentuan pasal 3 Konvensi Jenewa dan Protokol ?

a). Ketentuan mana yang berlaku ?

Apabila terjadi suatu sengketa bersenjata non-internasional, dari penjelasan pada tulisan sebelumnya, maka apabila syarat-syarat dalam Protokol terpenuhi atau negara yang bersangkutan telah meratifikasinya, maka Protokol dan Pasal 3 Konvensi Jenewa akan berlaku secara simultan. Namun bila konflik tersebut intensitasnya rendah dan tidak terlihat ada unsur apapun seperti dalam Protokol, maka yang berlaku hanyalah Pasal 3 Konvensi Jenewa saja. Hal ini dapat dilihat dalam Commentary Protokol yang menyatakan sebagai berikut :[1]

“Thus, in circumstances where the conditions of application of the Protocol are met, the Protocol and common Article 3 will apply simultaneously, as the Protocol’s field of application is included in the broader one of common article 3. On the other hand, in a conflict where the level of strive if low, and which does not contain the characteristic features required by Protocol, only common article 3 will apply”.

Jadi, sekali telah terjadi suatu sengketa bersenjata non-internasional, maka pada saat itu pulalah berlaku Pasal 3 Konvensi Jenewa. Jadi pasal 3 ini bersifat otomatis, tanpa harus memenuhi suatu unsur atau syarat tertentu. Namun walaupun para ahli menyetujui memberlakukan Pasal 3 Konvensi Jenewa pada konflik-konflik yang intensitasnya rendah, namun praktek negara menunjukkan bahwa negara hanya berkehendak untuk menerapkan Pasal 3 ini dalam konflik-konflik yang memiliki intensitas tertentu saja.[2]

b). Siapakah yang menentukan ?

Apabila terjadi suatu sengketa bersenjata non-internasional, maka Protokol tidak menentukan ketentuan manakah yang berlaku. Tidak ada pula ketentuan dalam hukum humaniter lainnya yang mengatur hal ini.[3]

Oleh karena itu, terdapat beberapa pendapat dari para ahli :

Penerapan Protokol Tambahan II 1977. Sulitkah?

Oleh : Arlina Permanasari

Membandingkan ketentuan Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 dan ketentuan pasal-pasal dalam Protokol Tambahan II, 1977 tentu saja tidak adil. Selintas, mungkin kita berfikir, tentu saja lebih mudah untuk menerapkan ketentuan Pasal 3 tersebut, daripada serangkaian ketentuan dalam Protokol II. Namun, dalam tulisan yang lalu telah dinyatakan bahwa negara-negara yang dilanda konflik internal umumnya tidak mau menerapkan Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 tersebut. Jika demikian, bagaimanakah prospek Protokol Tambahan II akan berlaku dalam suatu sengketa bersenjata non-internasional ?

Berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa, ketentuan dalam Protokol II telah memberikan suatu ‘rambu-rambu’ tentang pemberlakuan Protokol II, sebagaimana dicantumkan dalam pasal 1 ayat(1) Protokol II sebagai berikut :

“This Protocol, which develops and supplements Article 3 common to the Geneva Conventions of 12 August 1949 without modifying its existing conditions of application, shall apply to all armed conflicts which are not covered by Article 1 of the Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I) and which take place in the territory of a High Contracting Party between its armed forces and dissident armed forces or other organized armed groups which, under responsible command, exercise such control over a part of its territory as to enable them to carry out sustained and concerted military operations and to implement this Protocol”

• Dinyatakan dalam ketentuan di atas bahwa pasal 1 diterapkan pada “all armed conflicts which are not covered by Article 1 (of Protocol I)”; dengan kata lain, pasal ini tidak diterapkan pada konflik bersenjata internasional, sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 1 Protokol I, termasuk konflik yang disebut perang pembebasan nasional (war of national liberation). Ini adalah ambang batas tertinggi yang dicantumkan dalam pasal 1 Protokol II ini.

• Persyaratan selanjutnya terdapat dalam pasal ini; yaitu “Protokol ini harus berlaku pada konflik yang terjadi di dalam wilayah negara peserta, akan tetapi antara angkatan bersenjata negara tersebut dengan angkatan bersenjata yang membelot/memberontak atau dengan kelompok bersenjata lainnya“.

• Juga disebutkan bahwa angkatan bersenjata pemberontak ini harus memiliki suatu komando yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya (“responsible command”). Keberadaan suatu komando yang bertanggung jawab menyiratkan adanya suatu tingkat pengorganisasian dari kelompok pemberontak /pembangkang bersenjata. Namun hal ini bukan selalu berarti bahwa dalam organisasi

Apa arti “Konflik Bersenjata Non-Internasional” ?

Oleh : Arlina Permanasari

Di samping mengetahui maksud atau pengertian konflik bersenjata non-internasional menurut Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II tahun 1977, maka tidak ada salahnya mengetahui bagaimana pengertian konflik non-internasional menurut para ahli. Berikut dicantumkan bagaimana pendapat ahli dalam usaha mereka untuk merumuskan apa yang disebut dengan sengketa bersenjata non-internasional.

• Dieter Fleck

“Konflik bersenjata non-internasional adalah suatu konfrontasi antara penguasa pemerintah yang berlaku dan suatu kelompok yang dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab atas anak buahnya, yang melakukan perlawananan bersenjata di dalam wilayah nasional serta telah mencapai intensitas suatu kekerasan bersenjata atau perang saudara”.

• Pietro Verri

“Suatu konflik non-internasional dicirikan dengan pertempuran antara angkatan bersenjata suatu negara dengan perlawanan dari sekelompok orang atau pasukan pemberontak… Bagaimanapun juga suatu konflik di suatu wilayah negara antara dua kelompok etnis dapat pula diklasifikasikan sebagai konflik bersenjata non-internasional asalkan konflik tersebut memenuhi syarat-syarat yang diperlukan seperti intensitas konflik, lama atau durasi konflik dan partisipasi rakyat pada konflik tersebut”.

Selanjutnya, dikatakan pula oleh Verri, bahwa konflik bersenjata non-internasional ini adalah sinonim dari perang saudara.

• Hans-Peter Gasser

“Konflik non-international adalah konfrontasi bersenjata yang terjadi di dalam wilayah suatu negara, yaitu antara pemerintah di satu sisi dan kelompok perlawanan bersenjata di sisi lain. Anggota kelompok perlawanan bersenjata tersebut –apakah digambarkan sebagai pemberontak, kaum revolusioner, kelompok yang ingin memisahkan diri, pejuang kebebasan, teroris, atau istilah-istilah sejenis lainnya — berperang untuk menggulingkan pemerintah, atau untuk memperoleh otonomi yang lebih besar di dalam negara tersebut, atau dalam rangka memisahkan diri dan mendirikan negara mereka sendiri. Penyebab dari konflik seperti ini bermacam-macam; seringkali penyebabnya adalah pengabaian hak-hak minoritas atau hak asasi manusia lainnya yang dilakukan oleh pemerintah yang diktator sehingga menyebabkan timbulnya perpecahan di dalam negara tersebut”.

Adapun pengertian mengenai konflik non-internasional menurut Statuta Roma dan pembahasannya, silakan membaca makalah Anthony Cullen, “The Definition of Non-International Armed Conflict in the Rome Statute of the International Criminal Court : An Analysis of the Threshold of Application contained in Article 8(2)(f)”, yang dimuat dalam Jornal of Conflict & Security Law, Oxford University Press, 2008.

Pengertian “Konflik bersenjata non-internasional” menurut Protokol Tambahan II, 1977

Oleh : Arlina Permanasari

Konflik bersenjata non-internasional, konflik internal, atau perang pemberontakan,  selain diatur dalam Konvensi Jenewa 1949, diatur pula dalam perjanjian lainnya yaitu Protokol Tambahan II, 1977.

Hal ini dapat kita baca dalam ketentuan Pasal 1 Protokol II 1977 yang berbunyi sebagai berikut :

• Pasal 1 ayat (1). “Protokol ini, yang mengatur dan melengkapi Pasal 3 Konvensi-konvensi Jenewa 1949 tanpa memodifikasi syarat-syarat penerapannya, harus diterapkan pada semua konflik bersenjata yang tidak diatur dalam Pasal 1 Protokol Tambahan I tahun 1977 dan pada semua konflik bersenjata yang terjadi di dalam wilayah suatu negara peserta Protokol, antara angkatan bersenjata negara tersebut dan pasukan pembelot atau kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir lainnya, yang memiliki pemimpin yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya, melaksanakan pengawasannya terhadap sebagian wilayah teritorial negara dan dapat melaksanakan operasi militer yang berlanjut dan serentak serta dapat melaksanakan Protokol ini”.

• Pasal 1 ayat (2). “Protokol ini tidak berlaku untuk situasi-situasi kekerasan dan ketegangan dalam negeri, seperti huru-hara, tindak kekerasan yang bersifat terisolir dan sporadis, serta tindak kekerasan serupa lainnya, yang bukan merupakan konflik bersenjata”.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai maksudnya, maka hal tersebut perlu dilihat pada Komentar Protokol, yaitu hasil persidangan yang diadakan pada waktu Konferensi Diplomatik menjelang pembentukan Protokol ini.

Dalam Komentar Pasal 1 Protokol II terdapat penjelasan sebagai berikut :

“Karena Protokol tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan ‘non-international armed conflict’ dan mengingat bahwa konflik-konflik seperti ini sangat beraneka ragam jenisnya yang berkembang sejak tahun 1949, maka telah diusahakan untuk merumuskan ciri-ciri khusus dari konflik tersebut.

Mengingat bahwa sengketa bersenjata non-internasional melibatkan beberapa pihak, yakni pemerintah yang sah dan pemberontak, maka sengketa bersenjata non-internasional dapat terlihat sebagai suatu situasi di mana terjadi permusuhan antara angkatan bersenjata pemerintah yang sah dengan kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir (organized armed groups) di dalam wilayah suatu negara.

Konflik Bersenjata Internasional. Apa saja jenisnya ? (3)

Oleh : Arlina Permanasari

Dalam postingan terdahulu, telah dikemukakan jenis-jenis konflik bersenjata internasional (lihat tulisan Konflik Bersenjata Internasional. Apa saja jenisnya ? Bagian 1 dan Bagian 2). Pada tulisan akhir mengenai jenis-jenis konflik bersenjata internasional ini, akan dikemukakan satu lagi jenis konflik bersenjata yang dapat digolongkan ke dalam konflik bersenjata internasional, yang disebut dengan “internationalized internal armed conflict“. Apa maksudnya ?

Mari kita perhatikan pendapat Pietro Verri :

Suatu konflik non-internasional (atau konflik internal), dapat dianggap (menjadi) konflik bersenjata yang bersifat internasional apabila telah terpenuhi syarat-syarat berikut :

1. Jika suatu negara yang berperang melawan pasukan pemberontak di dalam wilayahnya telah mengakui pihak pemberontak tersebut sebagai pihak yang bersengketa (belligerent);
2. Jika terdapat satu atau lebih negara asing yang memberikan bantuan kepada salah satu pihak dalam konflik internal, dengan mengirimkan Angkatan Bersenjata resmi mereka dalam konflik yang bersangkutan; dan
3. Jika terdapat dua negara asing, dengan Angkatan Bersenjata masing-masing melakukan intervensi dalam suatu negara yang sedang terlibat konflik internal, di mana masing-masing angkatan bersenjata tersebut membantu pihak yang saling berlawanan.

sumber :

Pietro Verri, Dictionary of the International Law of Armed Conflict, ICRC, Geneva, 1992, hal. 35.

Rejim Rasis. Masih adakah ? (2)

Oleh : Arlina Permanasari

Dalam tulisan yang lalu dinyatakan bahwa Israel melakukan praktek rasisme. Untuk lebih meyakinkan akan pernyataan tersebut, berikut akan dikutipkan sebuah Resolusi dari Majelis Umum PBB yang dihasilkan pada tanggal 10 November 1975, yang menegaskan pernyataan sebelumnya bahwa Israel telah melakukan praktek rasisme terhadap warga Palestina di wilayah pendudukan.

Secara yuridis, Resolusi Majelis Umum PBB memang tidak menimbulkan akibat hukum yang mengikat (non-legally binding), akan tetapi bagaimanapun juga, sebuah resolusi yang dihasilkan di forum Majelis Umum PBB merupakan cerminan dan pendapat dari hampir semua negara yang menjadi anggotanya, sehingga menduduki urgensi yang tidak kalah penting dari resolusi Dewan Keamanan.

Berikut silakan menyimak isi dari Resolusi Majelis Umum PBB No. 3379 tahun 1975 :

THE GENERAL ASSEMBLY,

RECALLING its resolution 1904 (XVIII) of 20 November 1963, proclaiming the United Nations Declaration on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, and in particular its affirmation that “any doctrine of racial differentiation or superiority is scientifically false, morally condemnable, socially unjust and dangerous” and its expression of alarm at “the manifestations of racial discrimination still in evidence in some areas in the world, some of which are imposed by certain Governments by means of legislative, administrative or other measures”,

RECALLING ALSO that, in its resolution 3151 G (XXVIII) of 14 December 1953, the General Assembly condemned, inter alia, the unholy alliance between South African racism and Zionism,

TAKING NOTE of the Declaration of Mexico on the Equality of Women and Their Contribution to Development and Peace 1975, proclaimed by the World Conference of the International Women’s Year, held at Mexico City from 19 June to 2 July 1975, which promulgated the principle that “international co-operation and peace require the achievement of national liberation and independence, the elimination of colonialism and neo-colonialism, foreign occupation, Zionism, apartheid and racial discrimination in all its forms, as well as the recognition of the dignity of peoples and their right to self-determination”,

TAKING NOTE ALSO of resolution 77 (XII) adopted by the Assembly of Heads of State and Government of the Organization of African Unity at its twelfth ordinary session, held at Kampala from 28 July to 1 August1975, which considered “that the racist regime in occupied Palestine and the racist regime in Zimbabwe and South Africa have a common imperialist origin, forming a whole and having the same racist structure and being organically linked in their policy aimed at repression of the dignity and integrity of the human being”,

TAKING NOTE ALSO of the Political Declaration and Strategy to Strengthen International Peace and Security and to Intensify Solidarity and Mutual Assistance among Non-Aligned Countries, adopted at the Conference of Ministers for Foreign Affairs of Non-Aligned Countries held at Lima from 25 to 30 August 1975, which most severely condemned Zionism as a threat to world peace and security and called upon all countries to oppose this racist and imperialist ideology,

DETERMINES that Zionism is a form of racism and racial discrimination.

Rejim Rasis. Masih adakah ? (1)

Oleh : Arlina Permanasari

Salah satu konflik bersenjata internasional yang diatur dalam Protokol Tambahan I 1977 selain colonial domination dan alien occupation, adalah racist regime atau rejim rasis, yakni tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh suatu pemerintahan negara dengan semata-mata mendasarkan tindakannya tersebut kepada suatu diskriminasi atas ras yang ada pada diri manusia. Manusia yang memiliki ras yang tidak disukai akan mendapatkan perlakuan terburuk, layaknya perlakuan yang diberikan kepada spesies selain manusia.

Menurut Ali Bulac, dunia telah menyaksikan tiga rejim pemerintahan yang terkejam yang pernah digelar dalam sejarah manusia di abad ke-20, yakni :  rejim Fasisme di Italia dan Jerman; rejim Komunisme di Uni Soviet, Eropa Timur, Cina dan beberapa negara Asia;  serta rejim Apartheid di Afrika Selatan.

Di saat rejim Apartheid di Afrika Selatan akhirnya musnah, seiring dengan dukungan internasional kepada Nelson Mandela yang akhirnya menjadi Presiden setelah mendekam beberapa tahun di penjara, maka dunia kembali diguncang dengan pemberlakuan rejim rasisme yang kali ini dilakukan oleh Israel.

Dalam beberapa tulisan yang lalu, disebutkan bahwa Pemerintah yang berkuasa di Israel telah melakukan praktek rasisme.  Benarkah demikian ? Harian “The Independent” menuding bahwa Pemerintahan Perdana Menteri Ariel Sharon telah melakukan praktek-praktek rasisme terhadap warga Palestina di wilayah pendudukan. Bahkan lebih jauh lagi harian tersebut membandingkan rejim rasisme yang terjadi di Afrika Selatan dan di Palestina. Diungkapkan bahwa tidak ada perbedaan antara taktik yang dilakukan rejim rasisme di Afrika Selatan dan Israel saat ini. Rasis rejim di Afrika Selatan menggunakan “Pasukan Pembunuh” (“Death Squad”) dan demikian pula taktik yang dilakukan oleh Israel untuk membunuh  anak-anak Palestina setiap harinya. Bahkan praktek di Israel jauh lebih buruk karena rejim rasisme di Afrika Selatan ‘tidak menggunakan senapan mesin helikopter’ dan misil, sementara Israel melakukan hal tersebut.

Berita ini saya dapatkan dari situs arabicnews.com yang hanya sekedar melansir berita yang diturunkan oleh harian Independence, dan berita tersebut dilansir pada tahun 2001! Saat ini, setelah kurang lebih delapan tahun berselang, Israel masih saja melakukan hal tersebut, bahkan lebih jauh lagi dengan menggunakan fosfor putih dan cluster bom. Keadaan yang sungguh memilukan…

Manusia memang diciptakan dari berbagai macam suku bangsa, untuk saling mengenal satu sama lain. Bukan untuk saling memusnahkan dan merasa sebagai ras yang paling unggul di muka bumi. Manusia hanyalah makhluk Allah, tiada kuasa untuk mengklaim sebagai yang lebih unggul di banding yang lain karena posisi manusia hanyalah sebagai insan yang memang diciptakan; bukan pencipta.

Sebagaimana klaim bangsa Yahudi bahwa mereka merupakan korban dari masa Holocaust, seharusnya mereka berkaca dari pengalaman sendiri dan menyadari, bahwa tidak ada satu ras pun yang dapat dihapuskan dari muka bumi ini sebagaimana dengan yang mereka alami sendiri.

Rapor Merah dan Daftar Hitam Dosa-dosa Israel… (2)

Oleh : Arlina Permanasari

Instrumen-instrumen hukum apa saja yang telah dilanggar oleh Israel ?

Melanjutkan postingan sebelumnya, maka berikut ini disampaikan ketentuan-ketentuan hukum yang telah dilanggar oleh Israel berdasarkan Israel Law Resource Center. Pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah pelanggaran terhadap :

I. Terhadap pemilikan tanah secara paksa (illegal acquisition of land by force), Israel telah melanggar ketentuan :

A. Prinsip-prinsip hukum pokok :

1. Pemilikan wilayah yang dilakukan dengan kekerasan bersenjata / militer adalah ilegal;
2. Pendudukan militer (baik yang sah maupun yang tidak sah) tidak boleh mengakibatkan beralihnya kedaulatan wilayah yang diduduki kepada Penguasa Pendudukan.

B. Hukum Internasional pada umumnya :

1. Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB;
2. Prinsip I Resolusi Majelis Umum PBB No. 2625 tahun 1970;
3. Pasal 43 dan 55 Regulasi Den Haag, 1907;
4. Pasal 47 dan 54 Konvensi Jenewa ke-IV, 1949.

II. Terhadap larangan atas hak warga Palestina untuk kembali ke rumah mereka setelah perang usai (right to return to home), Israel telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan :

A. Prinsip-prinsip hukum pokok :

• Para pihak pendudukan militer, disyaratkan harus membolehkan penduduk sipil untuk kembali ke rumah mereka masing-masing, apapun alasan kepulangan mereka itu.

B. Hukum Internasional pada umumnya :

1. Pasal 45, 46, dan 49 Konvensi Jenewa ke-IV, 1949;
2. Pasal 85 ayat (4d) Protokol Tambahan I tahun 1977.

C. Reaksi masyarakat internasional yang berupa :

1. Pasal 11 Resolusi Majelis Umum PBB No. 194 (III) tahun 1948;
2. Pasal 1 Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 237 tahun 1967.

D. Dokumen lainnya, yakni Undang-undang nasional Israel :

1. Absentee’s Property Law (1950);
2. Prevention of Infiltration Law (1954).

III. Terhadap pemindahan penduduk secara ilegal (illegal population transfer), Israel telah melakukan pelanggaran terhadap  ketentuan :

A. Prinsip-prinsip hukum pokok :

• Adalah merupakan tindakan yang ilegal bagi penguasa pendudukan untuk memindahkan penduduk dari negaranya dalam jumlah yang signifikan ke dalam wilayah yang diduduki.

B. Hukum Internasional pada umumnya :

1. Pasal 49 ayat (6) Konvensi Jenewa ke-IV, 1949;
2. Pasal 85 ayat (4a) Protokol Tambahan I, 1977.

C. Reaksi masyarakat internasiona yang berupa :

1. Resolusi-resolusi PBB;
2. Advisory Opinion dari ICJ mengenai pemukiman ilegal warga Israel di tanah Palestina yang bertentangan dengan hukum internasional.

IV. Terhadap penghancuran rumah ibadah dan turut campur pada mandat menteri agama dari wilayah yang diduduki, Israel telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan :

Rapor Merah dan Daftar Hitam Dosa-dosa Israel… (1)

Oleh : Arlina Permanasari

Mengikuti serangan udara dan darat yang dilakukan Israel terhadap wilayah Gaza di Palestina, kecaman dan kutukan mengalir deras ke negara Zionis tersebut dari berbagai pelosok dunia! Tidak diragukan lagi, tidak ada satu negarapun yang sebenarnya setuju dengan pendudukan asing yang dilakukan oleh Israel. Akan tetapi negara-negara terlalu takut untuk berbuat, termasuk Amerika Serikat, negara yang paling digdaya diseantero jagat saat ini, bungkam seribu bahasa! Barack Obama yang flamboyan itu, masih terlihat datar-datar saja hingga saat ini.

Jangan tanya lagi mengenai pelanggaran apa saja yang telah dilakukan oleh Israel. Setelah blogwalking kemarin, ada sejumlah daftar pelanggaran yang dilakukan Israel yang mungkin bermanfaat untuk dibagikan di sini, yang saya peroleh dari Israel Law Resource Center. Mungkin Anda perlu beberapa jam untuk benar-benar mengerti semua “dosa-dosa” yang dilakukan Israel dengan berkunjung langsung ke sana.

Berikut disampaikan pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Israel terhadap bangsa Palestina :

Selama kurun waktu pembentukan negara Israel (1947-1954), Israel telah melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum seperti :

• Pemilikan tanah secara illegal yang dilakuan dengan kekerasan bersenjata : Israel mengambil tanah Palestina yang didudukinya selama perang tahun 1948.
• Melarang penduduk sipil atas hak mereka untuk kembali ke tanah airnya setelah konflik bersenjata berakhir : Pemerintah Israel memberlakukan hukum dan memerintahkan pasukan militernya untuk menahan sekitar 750.000 orang Palestina agar mereka tidak pulang ke tanah air mereka. Israel juga melanggar resolusi-resolusi PBB memerintahkan mereka untuk menghormati hak-hak penduduk Palestina untuk pulang kembali ke rumah mereka masing-masing.
• Memindahkan penduduk secara ilegal : Israel telah mendirikan pemukiman dan menempatkan ratusan warga negara Israel di wilayah pendudukan yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan PBB dalam “UN Partition Plan”.
• Penghancuran rumah-rumah ibadah, dan menekan menteri agama dalam urusan kepercayaan mereka : Israel telah menghancurkan masjid-masjid kaum muslimin dan ikut campur dalam urusan pemuka agama mereka.
• Israel mempraktekkan hukuman kolektif : Israel selalu mengulang praktek-praktek hukuman kolektif terhadap warga Palestina atas tindakan pemberontakan mereka, di mana seluruh komunitas Palestina dihukum karena tindakan dari beberapa orang saja.

Catatan : Selanjutnya dinyatakan bahwa sebenarnya UN Partition Plan yang dibentuk oleh PBB itu sendiri tidak adil sama sekali, karena rencana tersebut memberikan lebih dari separuh tanah Palestina (lebih dari 55%) kepada Israel yang saat itu merupakan minoritas di daerah tersebut (16% populasi), dan mereka saat itu hanya memiliki 6% dari wilayah Palestina! Akan tetapi UN Partition Plan tersebut, menurut situs ini, tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran hukum internasional karena dihasilkan dari resolusi Majelis Umum PBB sesuai dengan prosedur.

Dalam kurun waktu tersebut di atas, Israel juga melakukan pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan masalah-masalah ketatanegaraan, seperti :

• Praktek-praktek ilegal mengenai hukuman kolektif.
• Praktek-praktek rasisme : Salah satu tujuan utama dari organisasi kaum Zionis adalah untuk membentuk suatu

Israel dan Pendudukan Asing atas Palestina. Konflik bersenjata yang harus diakhiri…!!!

Oleh : Arlina Permanasari

Salah satu jenis konflik bersenjata internasional yang merupakan jenis konflik baru, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (4) Protokol Tambahan I tahun 1977, adalah konflik bersenjata yang dikenal dengan nama “pendudukan asing” (alien occupation).

Sebelum saya lanjutkan tulisan mengenai alien occupation ini, satu hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa alien occupation ini BERBEDA dengan “belligerent occupation” atau “military occupation” (pendudukan militer). Istilah yang terakhir ini menunjukkan adanya konflik bersenjata di mana suatu negara telah berhasil melakukan invasi dan menduduki suatu negara atau suatu wilayah yang belum menjadi suatu negara, baik sebagian maupun semua wilayah. Sementara pendudukan asing tidaklah seperti itu. Jika terjadi “alien occupation”, maka itu sudah tentu juga merupakan belligerent / military occupation; akan tetapi tidak setiap belliegerent / military occupation adalah alien occupation.

Agar dapat membedakannya dengan mudah, mari kita ingat kasus pendudukan Israel atas Palestina sebagai contoh dari alien occupation; dan penjajahan Belanda atas Hindia Belanda (Indonesia sebelum merdeka), sebagai contoh dari belligerent/military occupation. Dalam hal ini, pendudukan Israel atas Palestina merupakan alien occupation di mana terjadi penjajahan atas suatu bangsa, yakni bangsa Palestina; namun penguasa asing tersebut, yakni Israel,  tidak saja menduduki wilayah bangsa Palestina, tetapi juga sekaligus menjadikan wilayah pendudukan tersebut sebagai wilayah teritorialnya. Inilah hakikat pendudukan asing! Adapun pendudukan militer, hanya berhenti sampai pada batas menduduki dan menguasai wilayah pendudukan saja, akan tetapi Penguasa Pendudukan tidak berniat untuk  tinggal dan menjadikan wilayah pendudukan sebagai wilayah nasional. Kita tentu masih ingat, betapa Pemerintah Belanda pada waktu dahulu menduduki, menjajah dan menjarah semua harta kekayaan yang kita miliki, namun semua kekayaan tersebut dibawa pulang ke negeri Belanda!

• Apakah Israel melakukan pendudukan asing atas bangsa Palestina ?

Mungkin semua orang telah mengetahui jawaban atas pertanyaan di atas. Jawabannya : ya! Kita akan melihat hal tersebut dari sudut pandang Hukum Humaniter. Hal ini akan membawa kita kepada konflik yang sangat panjang mengenai konflik bersenjata antara Israel melawan Palestina.

Sejak dimulainya konflik bersenjata antara Israel dan Palestina dari tahun 1947 hingga saat ini, banyak sekali pelanggaran Hukum Humaniter yang dilakukan oleh Israel. Sebenarnya, pelanggaran yang dilakukan oleh Israel tidak saja bertentangan dengan Hukum Humaniter, akan tetapi sekaligus juga bertentangan dengan Hukum Internasional pada umumnya dan bertentangan pula dengan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional. Supaya fokus, maka tulisan ini hanya akan membahas mengenai pendudukan asing yang dilakukan Israel terhadap bangsa Palestina.

Sebagaimana telah disinggung di muka, perbedaan utama antara alien occupation dengan belligerent/military occupation adalah adanya kehendak untuk menjadikan wilayah pendudukan sebagai wilayah teritorial dari Penguasa Pendudukan. Mari kita lihat hal tersebut pada kasus Israel – Palestina :

Pada awal terjadinya konflik bersenjata antara Israel dan Palestina (1947-1954), pasukan militer Israel berhasil menguasai dan menduduki tanah Palestina. Sejak itu, dimulailah pelanggaran-pelanggaran Hukum Humaniter yang dilakukan oleh Israel, yaitu :

Penjajahan (Kolonialisme) : Konflik Bersenjata Internasional yang sudah dihapuskan dari muka bumi…

Oleh : Arlina Permanasari

Dalam postingan sebelumnya, telah dikemukakan adanya bentuk-bentuk konflik bersenjata internasional baru yang timbul di masa Perang Dunia I dan berlanjut selama Perang Dunia II. Salah satunya dikenal dengan sebutan “colonial domination” atau dominasi kolonial; dominasi penjajahan.

• Apa maksud “colonial domination” ?

Istilah “dominasi kolonial” menggambarkan adanya perjuangan suatu bangsa untuk memerdekakan dirinya sendiri dan untuk itu mereka harus berjuang mengangkat senjata melawan dominasi penjajahan dari bangsa lainnya.

Kiranya tidak diperlukan penjelasan panjang lebar lagi mengenai apa yang dimaksudkan dengan “penjajahan”. Cukuplah kita mengingat sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia sendiri, di mana bangsa Indonesia telah dijajah oleh Belanda selama lebih dari 350 tahun (!!!); dan juga pernah mencicipi pendudukan dari “Saudara Tua”, Jepang.

Pada waktu itu, bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai ragam suku, kebudayaan dan agama, namun memiliki kemauan politik dan tekad sebagai suatu ‘bangsa Indonesia’, berusaha mati-matian melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Inilah hakekat dari dominasi kolonial. Ada suatu bangsa (dari negara lain, dalam hal ini Belanda) yang menjajah bangsa lain yang belum merdeka (bangsa Indonesia). Bangsa Indonesia saat itu berjuang melawan Belanda, dalam rangka menentukan nasib sendiri yakni untuk merdeka, berdaulat dan sederajat dengan negara-negara lainnya.

• Titik awal : Perjanjian Westphalia, 1648
  

Ungkapan kolonialisme membawa kita kembali ke alam lalu hingga bertemu dengan suatu instrumen hukum yang sangat populer yang disebut dengan “Perjanjian Perdamaian Westphalia“. Perjanjian Westphalia terkenal sebagai perjanjian yang mengakhiri “Perang Tiga Puluh Tahun” antara suku-suku bangsa di Eropa. Sebelumnya, banyak sekali terjadi peperangan seperti Perancis vs Spanyol, Perancis vs Belanda, Swiss vs Jerman, Spanyol vs Belanda, dan sebagainya. Dengan adanya Perjanjian Westphalia yang disepakati tahun 1648, menurut Hikmahanto Juwana, setidaknya ada empat hal yang dihasilkan dari perjanjian ini, yaitu :

1. Meneguhkan perubahan dalam peta bumi politik;
2. Mengakhiri upaya untuk menegakkan imperium Romawi (Holy Roman Empire);
3. Sekularisasi antara Negara dengan Gereja;
4. Kemerdekaan Nederland, Swiss dan Negara-negara kecil di Jerman diakui.

Dalam situsnya, Jeremi Asjena mengatakan bahwa meskipun demikian apa yang disebut dengan negara-bangsa (nation-states) baru muncul di akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Negara bangsa adalah suatu konsep yang menunjukkan adanya negara-negara yang lahir karena semangat nasionalisme untuk meraih kemerdekaan hakiki sebagai suatu negara. Semangat ini timbul pertama kali di Eropa dalam bentuk “nasionalisme romantik”, seiring dengan timbulnya Revolusi Perancis serta penaklukan daerah-daerah selama era Napoleon Bonaparte.

Selanjutnya dikatakan oleh Asjena bahwa gerakan nasionalisame pada waktu itu bersifat separatis, karena kesadaran nasionalisme mendorong gerakan untuk melepaskan diri dari kekaisaran atau kerajaan tertentu. Misalnya, setelah

War of National Liberation. Apa maksudnya ?

Oleh : Arlina Permanasari

Apa maksud istilah ‘war of national liberation‘ atau perang pembebasan nasional ?

Mari kita lihat kembali ayat (4) Pasal 1 Protokol Tambahan I :

“… termasuk konflik bersenjata di mana bangsa-bangsa (peoples) berjuang melawan dominasi kolonial (colonial domination), atau pendudukan asing (alien occupation) atau rejim rasialis (racist regime) dalam rangka melaksanakan hak menentukan nasib sendiri (right of self determination), sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB dan Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Hukum Internasional yang mengatur tentang Hubungan Bersahabat dan Kerjasama antar negara sesuai dengan Piagam PBB”.

• Perdebatan tentang ayat (4)

Perlu diketahui bahwa ayat di atas merupakan ketentuan yang sangat kontroversial dalam pembentukan naskah Protokol. Perdebatan tersebut timbul karena adanya dikotomi antara negara-negara yang berpegang teguh bahwa hanya negara sajalah yang dapat memegang peran sebagai subyek hukum internasional; dan di pihak lain, terdapat pula pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa suatu “bangsa” yang berjuang dalam rangka menentukan nasib sendiri lepas dari penjajahan, juga berhak untuk mendapatkan perannya sebagai aktor di dalam hukum internasional. Dengan perkataan lain, bagi bangsa-bangsa yang berjuang untuk mencapai kemerdekaannya agar diberlakukan pula hukum yang mengatur mengenai konflik bersenjata internasional.

Pendapat terakhir tersebut banyak ditentang oleh negara-negara barat, dengan berbagai alasan, seperti :[1]

1. Hukum internasional yang tradisional mengadakan perbedaan antara konflik bersenjata yang bersifat internasional dan non-internasional berdasarkan aspek militer dan geografis. Suatu konflik dapat bersifat internasional jika konflik tersebut melampaui suatu ambang batas kekerasan (threshold of violence) tertentu; atau apabila konflik tersebut telah melampaui batas geografis tertentu. Hanya negara sajalah yang dapat memenuhi persyaratan ini, bukan suatu ‘bangsa’.
2. Apabila hukum internasional yang mengatur konflik bersenjata harus mengatur suatu pihak bukan negara (dalam hal ini : bangsa), maka hal ini akan menghapuskan asas resiprositas antara negara-negara yang secara yuridis statusnya sama dan sederajat. Adapun suatu ‘bangsa’ lebih rendah derajatnya dibandingkan dengan suatu negara.
3. Pandangan baru tersebut secara tidak langsung akan memberikan hak internasional untuk memberontak terhadap pemerintahan tertentu.
4. Jika pandangan baru ini diterima, maka menjadi tidak jelas apakah Protokol Tambahan I dan Konvensi Jenewa 1949 dapat diterapkan untuk situasi baru seperti itu.
5. Banyaknya istilah baru dalam ayat (4) juga menimbulkan pertanyaan lain, karena istilah itu sendiri masih bersifat samar-samar. Misalnya saja istilah “peoples”. Siapakah yang dimaksud dengan ‘peoples’ itu? dan siapa yang menetapkannya ? Belum lagi istilah lainnya yang membutuhkan penjelasan.
6. Jika ketentuan ayat (4) ini diterima, maka pengertian “justum bellum” dimasukkan lagi ke dalam Hukum Humaniter.

Konflik Bersenjata Internasional. Apa saja jenisnya ? (2)

Oleh : Arlina Permanasari

Pada tulisan sebelumnya, telah diketahui bahwa berdasarkan Konvensi Jenewa 1949, maka konflik bersenjata internasional atau perang antar negara terdiri dari tiga jenis situasi, yakni :

1. Perang yang dilakukan dengan cara-cara yang sah, dalam hal ini perang yang didahului dengan pernyataan perang (declaration of war) maupun peperangan yang tidak dilakukan dengan cara-cara tersebut (declared/undeclared war);
2. Peperangan yang diikuti dengan adanya invasi atau pendudukan dari pihak musuh (occupation); baik yang di dalamnya menemui perlawanan maupun yang tidak; serta
3. Situasi yang menegaskan bahwa dalam situasi peperangan di mana para pihak yang bersengketa adalah para pihak atau bukan pihak pada Konvensi Jenewa 1949, maka hal tersebut tidak menyebabkan tidak berlakunya Konvensi Jenewa 1949 itu sendiri.

Praktek negara menunjukkan situasi konflik bersenjata tidak melulu hanya terdiri dari tiga situasi sebagaimana telah disebutkan di atas, melainkan juga terdapat situasi-situasi baru yang tidak diatur dalam Konvensi Jenewa 1949.

Apa saja jenis konflik bersenjata internasional yang baru ?

Berakhirnya Perang Dunia II memunculkan paradigma baru yang menimbulkan adanya perlawanan dari bangsa-bangsa terjajah untuk merdeka dan melepaskan dirinya dari cengkeraman penjajahan atau kolonialisme. Secara sederhana, hal ini dapat dilihat dari perbedaan jumlah negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa pada masa awal pembentukannya dan jumlah keanggotaan PBB saat ini. Apa yang terjadi dalam kurun waktu itu, tercermin pula pada ketentuan Hukum Humaniter, yakni pada Protokol Tambahan I 1977 yang mengatur mengenai konflik bersenjata internasional. Protokol Tambahan ini merupakan penyempurnaan dari Konvensi Jenewa 1949, karena Konvensi Jenewa 1949 tidak mengatur jenis-jenis konflik yang timbul setelah Perang Dunia II.

Nah, apa saja jenis-jenis konflik bersenjata yang diatur dalam Protokol Tambahan I, yang merupakan jenis konflik yang baru tersebut ? Coba kita perhatikan apa yang dicantumkan di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan (4) Protokol Tambahan I :

Pasal 1. Prinsip-prinsip umum dan ruang lingkup penerapan

(3). Protokol ini, yang melengkapi Konvensi-konvensi Jenewa 1949, harus berlaku dalam situasi-situasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 common article Konvensi Jenewa;
(4). Situasi-situasi yang tercantum dalam ayat di atas termasuk konflik bersenjata di mana bangsa-bangsa melawan dominasi kolonial, atau pendudukan asing atau rejim rasialis dalam rangka melaksanakan hak menentukan nasib sendiri (right of self determination), sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB dan Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Hukum Internasional yang mengatur tentang Hubungan Bersahabat dan Kerjasama antar negara sesuai dengan Piagam PBB.

Berdasarkan ketentuan ayat (3) Pasal 1 Protokol Tambahan I, maka telah jelaslah bahwa Protokol Tambahan I ini juga

Apa arti “konflik bersenjata” ?

Jika Anda membaca istilah “konflik bersenjata” (armed conflict), maka apa gambaran yang muncul dalam benak Anda ? Apakah kemudian Anda ingat Perang Teluk, atau invasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Irak ? Ataukah Anda juga mengingat peristiwa ‘Lubang Buaya’ atau Gerakan 30 September (PKI), atau operasi militer di Aceh ? Atau peristiwa-peristiwa lain seperti kasus Trisakti, peristiwa Semanggi, kasus Tanjung Priok juga terlintas dalam pikiran Anda, karena semua peristiwa yang telah disebutkan itu menggunakan senjata serta mengakibatkan banyak korban yang tewas.

Mari kita lihat istilah “konflik bersenjata” berdasarkan Hukum Humaniter. Menurut Pietro Verri [1], istilah “konflik bersenjata” (armed conflict) merupakan ungkapan umum yang mencakup segala bentuk konfrontasi antara beberapa pihak, yaitu :

1. Dua Negara atau lebih;
2. Suatu Negara dengan suatu entitas bukan-Negara;
3. Suatu Negara dan suatu faksi pemberontak; atau
4. Dua kelompok etnis yang berada di dalam suatu Negara.

Setelah melihat pengertian “sengketa bersenjata” yang dikemukakan oleh Pietro Verri, mungkin Anda dapat menentukan sendiri, apakah jawaban Anda tadi benar atau tidak. Namun, tentu saja pengertian tersebut masih belum jelas benar, serta masih membutuhkan contoh-contoh kasus dan penjelasan lebih rinci.

• Konfrontasi antara dua Negara atau lebih
  

Bentuk konflik bersenjata ini, yakni konfrontasi antara dua Negara atau lebih sering disebut dengan istilah “perang” (war). Perang adalah sengketa bersenjata antara dua Negara atau lebih, yang dilaksanakan oleh Angkatan Bersenjata masing-masing negara dan diatur dalam Hukum Internasional.

Perlu dipahami bahwa tidak semua tindakan kekerasan antara dua Negara merupakan perang. Terdapat perbedaan mengenai peristiwa-peristiwa yang melibatkan penggunaan pasukan bersenjata akan tetapi hanya dipakai dalam bentuk dan jumlah yang terbatas, yang tidak mempengaruhi tingkat perdamaian antar kedua negara; serta  bentuk-bentuk penggunaan pasukan bersenjata yang memang merupakan perang.

Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam menggunakan istilah. Istilah sengketa bersenjata atau perang, tidak sama artinya dengan istilah perselisihan antar negara.

• Konfrontasi antara suatu Negara dengan suatu entitas bukan-Negara

Istilah konfrontasi yang melibatkan suatu negara dengan suatu “entitas bukan-Negara” sering pula disebut dengan istilah “perang pembebasan nasional” (war of national liberation). Istilah ‘perang pembebasan nasional’ pada awalnya digunakan untuk menyebut perang saudara (civil war), akan tetapi saat ini jenis konfrontasi ini sudah digolongkan ke dalam sengketa bersenjata internasional dan oleh karena itu diatur dalam hukum sengketa bersenjata.

Apakah sasaran (objek/target) militer itu ?

Oleh : Arlina Permanasari

Pada bagian lain blog ini, terdapat pertanyaan mengenai apakah yang dimaksudkan dengan “objek sipil” (civilian objects) dan “sasaran militer” (military objectives) ? Saya merasa perlu membahas masalah ini secara tersendiri dalam satu tulisan, sebab hal ini kadang-kadang akan menimbulkan berbagai penafsiran, terutama ketika terjadi perang atau operasi militer di lapangan. Sering kita lihat dalam berbagai konflik yang ada, rumah-rumah penduduk sipil, hotel, atau sekolah yang merupakan fasilitas umum, menjadi sasaran serangan pada waktu sengketa bersenjata. Reaksi selanjutnya adalah banjirnya protes atas hal tersebut, terutama dari kalangan NGO, pemerhati konflik, pers dan masyarakat umum sendiri. Benarkah selalu demikian?

Penentuan apakah suatu objek merupakan objek sipil ataukah sasaran militer secara yuridis menurut Hukum Humaniter, telah lama diupayakan dalam berbagai forum. Secara kasat mata, apalagi pada waktu damai, penentuan demikian memang tidak menemukan kesulitan. Artinya, kita bisa menentukan dengan santai, bahwa objek tertentu merupakan objek sipil atau sasaran militer. Rumah sakit, sekolah, pasar, mall, lapangan bermain, tempat rekreasi, museum, adalah sederet objek sipil yang dengan mudah dikenali. Adapun, kita dengan mudah pula mengenali sasaran-sasaran militer, seperti : tank, atau kendaraan-kendaraan lapis baja, pesawat udara militer, markas dan barak-barak militer sebagai suatu sasaran militer.

Akan tetapi, pada waktu terjadinya peperangan, penentuan apakah suatu objek termasuk ke dalam objek sipil ataukah sasaran militer tidak semudah yang kita bayangkan. Dalam kondisi seperti itu, penentuan mengenai status suatu objek harus selalu didasarkan kepada aturan-aturan Hukum Humaniter, karena Hukum Humaniter ini akan berlaku jika terjadi sengketa bersenjata atau peperangan.

Berdasarkan Pasal 52 Protokol Tambahan I tahun 1977, maka sudah ditentukan apa yang dimaksudkan dengan objek sipil dan sasaran militer. Perhatikan redaksional pasal tersebut berikut ini :