arlina

Perang Pemberontakan : Hukum apa yang berlaku ?

In Additional Protocol I, Additional Protocols 1977, The Geneva Laws on February 17, 2009 at 8:35 am

Oleh : Arlina Permanasari

Apabila terjadi suatu sengketa bersenjata non-internasional atau perang pemberontakan, maka pertanyaan yang sering dilontarkan adalah : hukum apa yang berlaku ? Dalam hal ini terdapat masalah hukum yang perlu diperhatikan dengan saksama. Masalah hukum tersebut adalah :

1. Ketentuan manakah yang berlaku dalam sengketa bersenjata non-internasional atau perang pemberontakan ?, Apakah pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 ataukah Protokol II ? Siapakah yang menentukan hal ini ?

2. Apabila dalam sengketa bersenjata non-internasional yang diberlakukan adalah Protokol II, apakah ada jaminan bahwa “pemberontak” akan mematuhi Protokol itu ? (Kekhawatiran ini pantas dikemukakan karena para pemberontak bukanlah pihak pada Konvensi Jenewa dan Protokol). Bagaimanakah bila mereka tidak mentaati ketentuan pasal 3 Konvensi Jenewa dan Protokol ?

a). Ketentuan mana yang berlaku ?

Apabila terjadi suatu sengketa bersenjata non-internasional, dari penjelasan pada tulisan sebelumnya, maka apabila syarat-syarat dalam Protokol terpenuhi atau negara yang bersangkutan telah meratifikasinya, maka Protokol dan Pasal 3 Konvensi Jenewa akan berlaku secara simultan. Namun bila konflik tersebut intensitasnya rendah dan tidak terlihat ada unsur apapun seperti dalam Protokol, maka yang berlaku hanyalah Pasal 3 Konvensi Jenewa saja. Hal ini dapat dilihat dalam Commentary Protokol yang menyatakan sebagai berikut :[1]

Thus, in circumstances where the conditions of application of the Protocol are met, the Protocol and common Article 3 will apply simultaneously, as the Protocol’s field of application is included in the broader one of common article 3. On the other hand, in a conflict where the level of strive if low, and which does not contain the characteristic features required by Protocol, only common article 3 will apply”.

Jadi, sekali telah terjadi suatu sengketa bersenjata non-internasional, maka pada saat itu pulalah berlaku Pasal 3 Konvensi Jenewa. Jadi pasal 3 ini bersifat otomatis, tanpa harus memenuhi suatu unsur atau syarat tertentu. Namun walaupun para ahli menyetujui memberlakukan Pasal 3 Konvensi Jenewa pada konflik-konflik yang intensitasnya rendah, namun praktek negara menunjukkan bahwa negara hanya berkehendak untuk menerapkan Pasal 3 ini dalam konflik-konflik yang memiliki intensitas tertentu saja.[2]

b). Siapakah yang menentukan ?

Apabila terjadi suatu sengketa bersenjata non-internasional, maka Protokol tidak menentukan ketentuan manakah yang berlaku. Tidak ada pula ketentuan dalam hukum humaniter lainnya yang mengatur hal ini.[3]

Oleh karena itu, terdapat beberapa pendapat dari para ahli :

1. Menurut Alberto Muyot :[4]

  • “… melihat kepada pertimbangan umum negara-negara bahwa mereka menyatakan tidak ada suatu otoritas pun yang berwenang untuk menentukan bahwa Protokol dapat berlaku mengikat pada suatu situasi tertentu, maka konsekuensinya, Pemerintah dari negara di mana terjadi sengketa bersenjata non-internasional ini harus menggunakan haknya untuk menyatakan apakah kekerasan yang terjadi itu telah mencapai suatu intensitas yang diperlukan, untuk menerapkan Protokol ini”

2. Menurut Fritz Kalshoven :[5]

  • “Terdapat pula pertimbangan umum yang menyatakan bahwa tidak satu pun otoritas yang berwenang untuk menentukan bahwa Protokol berlaku untuk suatu situasi tertentu. Oleh karena itu, hal ini lebih banyak tergantung kepada iktikad baik pemerintah negara yang bersangkutan, atau pula pada tekanan dunia luar”.

Dengan melihat ke dua pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menentukan hukum manakah yang berlaku dalam sengketa bersenjata non-internasional adalah : Pemerintah dari negara yang bersangkutan.

Namun, sebagaimana diungkapkan di awal bagian ini, bahwa terdapat suatu kecenderungan bahwa negara enggan memberlakukan Protokol dengan mengajukan berbagai alasan. Keengganan ini dikarenakan kekhawatiran negara bahwa pemberlakuan Protokol II akan memberikan status belligerent kepada pemberontak.

Tidak itu saja, bahkan negara-negara juga enggan untuk memberlakukan Konvensi Jenewa, karena dengan penafsirannya yang meluas pada berbagai macam jenis konflik internal, membuat negara-negara menolak menerapkannya (Seperti yang terjadi dewasa ini, ada berbagai jenis konflik internal dengan berbagai sebutan, seperti : international armed conflict, internal conflict of an armed character, internationalized-internal conflict, internal strife accompanied by violence, internal tensions not accompanied by violence, dan lain-lain).[6]

c). Adakah jaminan bahwa pemberontak mematuhi Protokol ? dan Bagaimana bila mereka tidak mentaati ?

Dalam Commentary, disebutkan pula mengenai persoalan ini; yaitu :[7]

“… the commitment made by a State not only applies to the government but also to any established authorities and private individuals within the national territory of that State, and certain obligations are therefore imposed on them. The extent of rights and duties of private individuals is therefore the same as that of the rights and duties of the State.

If an insurgent party applies article 3 so much the better for the victims of the conflict. No one will complain. If it does not apply it, it will prove that those who regard its (the insurgent’s) action as mere acts of anarchy or brigandage are right”.

Dengan demikian, maka persoalan hukum di atas telah terjawab; yaitu : bahwa kelompok pemberontak sebagai warga negara dari negara yang bersangkutan turut mengemban hak dan kewajiban yang sama sebagaimana hak dan kewajiban yang diberikan kepada negara yang terlibat dalam konflik tersebut.

Sedangkan apabila pihak pemberontak tidak mau mentaati ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Jenewa maupun dalam Protokol, maka hal itu akan merugikan mereka sendiri, karena dengan demikian status mereka adalah sebagai penjahat biasa.***

Sumber :

[1] Yves Sandoz, Ch. Swinarski & Bruno Zimmermann (eds), Commentary to the Additional Protocols of 8 June1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949, ICRC, Martinus Nijhoff Publishers, Geneva, 1987, hal. 1350.

[2] Joële Nguyên Duy-Tân, “The Law Applicable to Non-International Armed Conflicts”, dalam Mohammed Bedjaoui (ed), International Law : Achievements and Prospects, UNESCO, France, 1991, pp. 795-796.

[3] Lihat GPH. Haryomataram, op.cit., p. 18.

[4] Alberto Muyot, The Humanitarian Law on Non-International Armed Conflicts : Common Article 3 and Protocol II, 1994, p. 57 dalam ibid., p. 18

[5] Fritz Kalshoven, Constraint on the Waging of War, ICRC, Second Edition, May 1991, hal. 138.

[6] Theodor Meron, Human Right in Internal Strife : Their International Protection, dalam GPH. Haryomataram, Bunga Rampai Hukum Humaniter, Bumi Nusantara Jaya, Jakarta, 1988, hal. 20.

[7] Yves Sandoz, Ch. Swinarski & Bruno Zimmermann (eds), op.cit., hal. 21.

Arlina Permanasari, Pengantar Hukum Humaniter, ICRC, Jakarta, 1999, hal. 157-160.

  1. pada paragraf terakhir Common article 3 disebutkan bahwa penerapan pasal tsb tidak merubah status dari pemberontak, artinya hukum nasional tetap mengikat. status mereka dalam konflik bagaimana? kalau tertangkap statusnya POW atau detainee?? perlakuan kepada mereka seperti apa? terima kasih..

    Halo Ardya, apa kabar? maaf ya baru sempet di jawab sekarang…

    Mengenai pertanyaannya, memang benar bahwa status para pelaku peperangan dapat dilihat dari dua sudut pandang. Berdasarkan hukum perang, khususnya dalam konflik antarnegara, ada perbedaan yang jelas antara kombatan dan penduduk sipil. Hanya kombatanlah yang berhak mendapatkan status tawanan perang (“prisoner of war” / POW) apabila mereka tertangkap pihak musuh (lihat Pasal 43 ayat(2), 44, 50 Protokol I, dan Konvensi Jenewa III); sementara penduduk sipil mendapat perlakuan sesuai dengan Konvensi Jenewa IV dan Chapter II dari Protokol I.
    Akan tetapi dalam konflik internal, tidak ada perbedaan antara kombatan dan penduduk sipil sebagaimana nampak dalam ketentuan Bagian IV dari Protokol II, yang hanya mengatur mengenai perlindungan terhadap penduduk sipil, namun tidak memberikan status sebagai kombatan pada orang-orang yang ikut berperang, sehingga dalam hal ini tidak ada status sebagai tawanan perang (POW). Oleh karena itu mereka tidak mendapatkan status apapun berdasarkan hukum humaniter dan disebut sebagai “tahanan” (“detainee”). Berdasarkan Protokol II mereka termasuk ke dalam golongan “orang-orang yang kebebasannya dibatasi”. Adapun perlakuan yang harus diberikan kepada para tahanan ini secara umum perlakuan yang manusiawi sesuai Pasal 3 tersebut dan perlindungan berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan 5 Protokol II, serta tentu saja tunduk kepada hukum nasional dari negara di mana mereka melakukan pemberontakan.
    Semoga membantu…

  2. hukum tuhan yg berlaku

  3. Jika pemberontak berstatus penjahat biasa maka nanggung ya ??

  4. dukung penegakan hukum di Indonesia.

  5. pemberontakan hanya akan merugikan diri sendiri dan terutama akan mengorbankan orag lain jika nantinya berujung dengan hukum dan pidana.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 26 other followers

%d bloggers like this: